Samarinda (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hendaknya melakukan lelang proyek di awal tahun anggaran guna menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
“Biasanya lelang dilaksanakan oleh instansi terkait tidak dari awal sehingga keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan serapan anggaran pun jadi kurang maksimal,” katanya di Samarinda, Jum’at.
Ia mengatakan, Komisi III selalu melakukan evaluasi secara berkala terutama dengan mitra kerja, sebab tahun 2023 alokasi anggaran paling banyak di alokasikan untuk infrastruktur.
Menurutnya, pada pekan lalu Komisi III sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait progres kerja, yang diketahui daya serapnya di atas 60 persen.
Dari hasil evaluasi pada tahun anggaran 2023 ada peningkatan pekerjaan infrastruktur, maka pihak PUPR ada sebagian sudah dilakukan lelang pada Desember 2022 untuk mencegah terjadinya keterlambatan.
Ia menyayangkan jika masih terjadi keterlambatan di tahun 2023, oleh karena itu ia meminta kepada PUPR jangan terlalu kaku dengan aturan, kalau bisa gerak cepat.
Veridiana mengungkapkan, terkait adanya pembangunan gedung yang mangkrak , pihak kontraktornya sudah dikenakan penalti.
“ Seperti pembangunan Rumah Sakit Korpri yang dilakukan lelangan ulang, kontraktor lama sudah dikenakan sanksi penalti dan pemutusan kontrak,” katanya.
Veridiana meminta dalam melaksanakan lelang proyek , harus jeli dalam menentukan kontraktor sehingga tidak terulang kembali sejumlah bangunan gedung yang mangkrak.
