PK2D Penajam : Perekrutan Tenaga Honorer Sarat Kepentingan

Penajam (ANTARA Kaltim) - Pusat Kajian Kebijakan Daerah (PK2D) Kabupaten Penajam Paser Utara, menilai perekrutan tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) sarat kepentingan politis.

Direktur Eksekutif PK2D Kabupaten Penajam Paser Utara, Hendri Sutrisno, Rabu menilai, perekrutan tenaga honorer di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekrteriat kabupaten (Setkab) serta di sekretariat dewan bukan lagi berbasis kebutuhan, namun lebih kepada kepentingan.

“Kami meminta pemkab menghentikan penerimaan tenaga honorer, karena jumlah tenaga honorer sekarang sudah mencapai sekitar 2.000 orang dan itu sudah berlebihan apalagi kami mengindikasikan, perekrutan tenaga honorer ini sarat kepentingan politis,” katanya.

Karena ada kepentingan politis dalam perekrutan tenaga honorer itu menurut Hendri, kinerja tenaga hororer yang ada tidak masksimal.

Dari pengamatan PK2D kata dia, masih banyak tenaga honorer yang terlihat santai saat jam kerja berlangsung.

“Kami mengindikasikan, penerimaan tenaga nonorer itu karena ada kepentingan politik serta adanya titipan dan bukan karena kebutuhan. Indikasi itu terlihat dari berdasarkan pantauan kami di lapangan, banyak tenaga honorer pada saat jam kerja hanya duduk-duduk santai di ruangan maupun di luar ruangan,” ujarnya.

Pemkab Penajam Paser Utara menurtu Hendri seharusnya lebih selektif dalam menerima tenaga honorer.

Untuk tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria kebutuhan kata dia, lebih baik diberhentikan sebagai upaya rasionalisasi.

"Berdasarkan survei kami terkait tenaga honorer di beberapa instansi, ternyata pimpinan instansi membenarkan adanya titipan tenaga honorer dari beberapa oknum. Ini tentunya suatu pemborosan anggaran yang seharusnya tidak dilakukan,” ucapnya.

Untuk itu, PK2D kata Hendri meminta pemkab dapat melakukan evaluasi kinerja karena banyak tenaga honorer tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan serta memberhentikan tenaga honorer yang terbukti tidak berfungsi sesuai kebutuhan dalam upaya mengurangi beban anggaran.

“Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus segera melakukan evaluasi dan rasionalisasi tenaga honorer, yang tidak bekerja optimal berhentikan saja sehingga beban anggaran dapat semakin berkurang,” tegasnya. (*)