Samarinda (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun mengatakan, kebijakan rencana penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) oleh pemerintah, harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur agar tidak menjadi kebijakan yang sia-sia.
"KBLBB yang menjadi upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengurangi emisi gas ini harus dibarengi dengan penyiapan perangkat untuk kendaraan itu sendiri," ujar Samsun di Samarinda, Kamis.
Apalagi mobil listrik ini memang dirancang agar hemat energi, kemudian disiapkan untuk menggantikan mobil niaga, atau mobil mobil pribadi di masyarakat yang sudah banyak tersebar di pelosok nusantara, termasuk di Kaltim.
Jadi, katanya, semua harus disiapkan infrastrutrukturnya, mulai dari tempat pengisian daya listrik seperti SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang ada sekarang, kemudian onderdil atau bengkel jika perlu perbaikan, semuanya itu harus disiapkan.
“Jika itu semua telah disiapkan pemerintah, masyarakat pasti akan siap jika diperintahkan oleh pemimpin, jika perlu dikuatkan dengan regulasi, maka semua pihak terkait harus menyiapkan infrastruktur, tidak sekadar mengeluarkan kebijakan,” ucap Samsun. (Ghofar/ Adv/ DPRD Kaltim)
Kebijakan KBLBB harus diimbangi infrastruktur
Kamis, 10 November 2022 10:42 WIB
Jika itu semua telah disiapkan pemerintah, masyarakat pasti akan siap jika diperintahkan oleh pemimpin, jika perlu dikuatkan dengan regulasi, maka semua pihak terkait harus menyiapkan infrastruktur, tidak sekadar mengeluarkan kebijakan