Kedua belah pihak, kata dia, mesti duduk bersama mencari solusi terbaik. “Jangan sampai kebijakan Dishub memberatkan pengelola. Dan, pengelola jangan juga keinginannya saja yang dituruti. Menurut saya, mesti ada jalan tengah,” kata dia beberapa waktu lalu.
Laila Fatihah sepakat dengan kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menerapkan sistem manifest online kapal wisata.
“Saya sepakat kalau ada perubahan sistem dari manual ke online. Karena, kita memang sekarang ini mengarah kesana,” kata Laila Fatihah.
Dia menilai kebijakan Dishub itu wajar. Karena, pengalihan manifest dari manual ke online tersebut bisa meningkatkan retribusi daerah.
“Kebanyakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita dari pajak dan retribusi. Jadi, saya pikir wajar kalau Pemkot mencari inovasi yang dapat memaksimalkan sumber PAD kita,” ungkap dia.
Diketahui, bahwa kebijakan Dishub Samarinda tersebut ditolak pengusaha kapal wisata, karena uang pembelian tiket tidak langsung dikelola pengusaha. Ditambah lagi, calon penumpang juga ditarik biaya tambahan sebesar Rp5 ribu. (ADV)
