Legislator Kaltim harap kepala daerah tegas tangani tambang ilegal

Bupati Berau Sri Juniarsih saat sidak ke pertambangan batu bara tak ramah lingkungan di Berau, beberapa hari lalu (Isf/ HO Pemkab Berau)

Ketegasan kepala daerah tersebut paling tidak sudah diperlihatkan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih yang telah melakukan sidak ke pertambangan yang tidak ramah lingkungan di jalan poros Teluk Bayur

Samarinda (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir berharap kepada kepala daerah di kabupaten/kota, berani bertindak tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal, apalagi jika kegiatan tersebut tidak ramah pada keseimbangan alam, bahkan merusak lingkungan.

"Ketegasan kepala daerah tersebut paling tidak sudah diperlihatkan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih yang telah melakukan sidak ke pertambangan yang tidak ramah lingkungan di jalan poros Teluk Bayur - Labanan," ujar Jabir di Samarinda, Sabtu.

Sutomo yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kehutanan, Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pembangunan melanjutkan, sudah saatnya pemerintah daerah proaktif menjaga lingkungan, karena kerusakan lingkungan bisa menyebabkan berbagai bencana, seperti bencana ekologi, banjir, longsor, dan lainnya.

Bahkan bencana krisis pangan pun berpotensi terjadi, karena dengan rusaknya lingkungan, terutama pada lahan pertanian, dapat menyebabkan hilangnya kesuburan, sehingga tanaman petani tidak bisa berproduksi optimal, bahkan bisa jadi gagal panen.

"Jika pembukaan lahan pertambangan tidak disertai dengan penanaman kembali, maka bencana akan terjadi. Beberapa titik di Berau sudah sering banjir, bahkan banjir bandang sehingga mitigasi menjadi keharusan," katanya.

Sebelumnya ia mengaku telah menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim terkait maraknya aktivitas ilegal di sepanjang Jalan Teluk Bayur menuju Labanan tersebut, dari sini kemudian dilakukan koordinasi dengan dinas terkait di Berau.

Ia bersyukur karena Bupati Berau bersama dinas terkait sudah melakukan sidak ke lokasi tersebut, bahkan bupati tegas minta perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan itu melakukan reklamasi,. (Ghofar/ Adv/ DPRD Kaltim)