Pengesahan APBD Kaltim 2023 dijadwalkan akhir November

Samarinda (ANTARA) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (APBD Kaltim) 2023 diproyeksi sebesar Rp14,9 triliun, namun angka ini belum bisa dipastikan karena masih memungkinkan terdapat penambahan senilai Rp200 miliar sehingga kemungkinan naik menjadi Rp15,1 triliun. 

"Kami berharap masih ada penambahan pendapatan sehingga menjadi Rp15,1 triliun agar belanja untuk masyarakat bertambah, karena memang masih ada peluang penambahan Rp200 miliar," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun di Samarinda, beberapa hari lalu. 

Ia mengatakan bahwa DPRD Kaltim menargetkan pengesahan APBD Kaltim 2023 dilakukan pada akhir November 2022. Saat pengasahan mendatang baru bisa dipastikan besaran nilai APBD apakah senilai Rp14,9 triliun atau Rp15,1 triliun.

Sebelumnya diberitakan sidang penetapan RAPBD menjadi APBD 2023 yang direncanakan disahkan pada 1 November 2022, akan diundur karena adanya selisih nilai Rp200 miliar, sehingga Banggar si legislatif dan TAPD eksekutif perlu membahas kembali rencana anggaran yang akan ditetapkan. 

Saat digelarnya sidang paripurna mengenai nota penjelasan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya, sempat terjadi polemik karena adanya perbedaan nilai RAPBD yang disampaikan dari pihak eksekutif.

Saat itu eksekutif di Pemprov Kaltim menyebut RAPBD Kaltim tahun 2023 senilai Rp14,9 triliun, sementara saat rapat KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Penetapan Anggaran Sementara) jauh-jauh hari telah disepakati senilai Rp15,1 triliun.

Hal ini tentu menjadi polemik di kalangan eksekutif, namun setelah ditanyakan ke Pemprov Kaltim, diketahui bahwa terdapat selisih anggaran sebesar Rp200 miliar karena Pemprov Kaltim belum memasukkan permintaan penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp200 miliar. (Ghofar/ Adv/ DPRD Kaltim)