Indeks Keyakinan Konsumen Kaltim naik jadi 133,67

Samarinda (ANTARA) - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berdasarkan hasil survei Konsumen Bank Indonesia setempat periode Oktober 2022, naik menjadi 133,67 dari 119,58 pada bulan sebelumnya. 


"IKK terbentuk dari keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen ke depan," ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali di Samarinda, Rabu. 

Naiknya IKK juga mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat, sehingga terdapat peningkatan konsumsi masyarakat yang tercermin dari inflasi kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran pada Oktober sebesar 1,77 persen (mtm).

Sementara pada kelompok transportasi, adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan penyebab utama inflasi kelompok transportasi. 

Komoditas utama yang mendorong inflasi transportasi adalah bensin dan angkutan antarkota. Namun demikian, capaian inflasi transportasi yang sebesar 0,63 persen (mtm) tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. 

Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh terkendalinya harga komoditas pangan, yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi 0,45 persen (mtm). 

"Penurunan harga utamanya terjadi pada komoditas bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng dan cabai rawit," katanya. 

 Deflasi pada kelompok pangan tersebut didorong masif dan intensifnya program pengendalian inflasi pangan yang dilaksanakan oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia melanjutkan, TPID se-Kaltim terus berupaya melakukan optimalisasi program pengendalian inflasi untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan, yakni melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

Berbagai hal yang telah dilakukan dalam GNPIP antara lain Gelar Pangan Murah yang diselenggarakan oleh TPID tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan sebagai tindak lanjut dari Kerjasama Antar Daerah (KAD), telah dilakukan realisasi antara Pemprov Kaltim dengan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta tindak lanjut KAD Kota Samarinda dengan Jakarta dan Pinrang. 

"Ke depan, bersama TPID akan dioptimalkan alokasi Dana Insentif Daerah dan Dana Transfer Umum untuk program pengendalian inflasi di daerah, sebagaimana arahan Presiden RI," ujar Ricky.