Nunuka (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 27 kementerian mengikuti rapat koordinasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Rabu, membahas percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.
Deputi Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Suprayoga Hadi di Nunukan, Rabu menyatakan 27 tersebut memiliki keterkaitan dengan masalah perbatasan dan daerah tertinggal.
Suprayoga menjelaskan rapat koordinasi dibagi dalam tiga kelompok sesuai dengan indikator utama pengentasan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, pengentasan penduduk miskin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain diikuti oleh 27 kementerian, rapat koordinasi juga diikuti sejumlah perwakilan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan.
Menurut Suprayoga, tujuan rapat koordinasi itu untuk menyamakan persepsi antara kementerian dengan instansi di Kabupaten Nunukan termasuk kemungkinan adanya saran dan pendapat untuk menyelaraskan konsep yang telah dirumuskan oleh Kementerian PDT RI.
Suprayoga mengatakan rakor yang turut dihadiri Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie dan anggota Komisi V DPR RI, Hetifah Saefuddin juga dihadiri seluruh staf ahli Kementerian PDT.
Deputi Pembangunan Daerah Tertinggal ini mengemukakan, berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pihaknya selalu berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain.
"Rapat ini juga diharapkan dapat memberikan masukan hal-hal apa saja yang akan diselaraskan dalam RPJMN 2014-2019 mendatang," katanya.
Kementerian atau lembaga yang hadir antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Suprayoga juga mengharapkan setelah rakor ini instansi terkait di daerah dapat menindaklanjuti konsep yang disepakati dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat dan berkoordinasi langsung dengan DPR RI khususnya Komisi V. (*)
27 Kementerian Bahas Pembangunan Perbatasan di Nunukan
Rabu, 4 September 2013 20:03 WIB
Rapat ini juga diharapkan dapat memberikan masukan hal-hal apa saja yang akan diselaraskan dalam RPJMN 2014-2019 mendatang,"