Samarinda (ANTARA Kaltim) - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi menjadi perhatian Fraksi Hanura-PDS yang diwakili juru bicaranya Pdt Yefta Berto.
"BLSM untuk sebagian masyarakat disambut dengan riang gembira. Namun tidak sedikit aparat desa dan masyarakat yang kesal dan menolak bantuan dengan anarkisme sebagai akibat tidak tepatnya pemberian bantuan tersebut," ungkap Yefta ketika menyampaikan pemandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim ini lanjut menjelaskan BLSM banyak dinikmati masyarakat yang berkategori mampu. Sebaliknya banyak juga yang memang tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan.
Belum lagi pemandangan tidak sedap saat melihat para lanjut usia (lansia) berhimpitan dalam antrean untuk mendapatkan bantuan ini.
"Pemprov Kaltim perlu mendesak pemerintah pusat agar dalam pendataan perlu kerjasama serta klarifikasi data yang diperoleh pemerintah daerah dalam hal ini desa/RT. Jika data tersebut melebihi dua tahun maka perlu diadakan validasi untuk menghindari adanya inklusi error dan inklusi data yang ada," jelasnya.
Mengenai masyarakat Kaltim yang berhak menerima namun tidak tercatat dalam daftar, Fraksi Hanura-PDS meminta pemerintah untuk membuat mekanisme penyediaan dana substitusi agar masyarakat miskin tetap mendapat bantuan sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.
Memasuki bulan Ramadan yang selalu dipastikan terjadi kenaikan harga barang pokok, Fraksi Hanura-PDS meminta pemerintah mengadakan operasi pasar.
Memasuki bulan Ramadan yang selalu dipastikan terjadi kenaikan harga barang pokok, Fraksi Hanura-PDS meminta pemerintah mengadakan operasi pasar, mengantisipasi kenaikan harga sembako, dan Fraksi Hanura-PDS meminta pemerintah untuk melibatkan lembaga konsumen Kaltim untuk melakukan pengawasan terhadap harga dan produk kedaluwarsa. Sebab menurut pengalaman Ramadan sebelumnya, banyak pedagang nakal yang masih menjual barang yang tidak layak jual. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/dhi/met)
