Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda Novi Marinda Putri menyatakan pihaknya menolak kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan sistem zonasi sekolah hanya berdasarkan atau berpatokan sekolah yang ada di Jawa, karena hal itu hanya cocok untuk di daerah Pulau Jawa dan sekitarnya saja.
"Kalau di sana tidak menjadi masalah adanya sistem zonasi karena setiap kelurahan ada sekolah dan sekolah itu termasuk unggulan," ucap Novi di Samarinda, Kamis.
Dikatakannya, beda halnya di daerah luar pulau Jawa, di Samarinda misalnya seperti di daerah Kecamatan Sungai Kunjang, terutama di Kelurahan Lok Bahu tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sehingga, masyarakat pun kesulitan pada saat ingin mendaftar sekolah dan kebijakan pemerintah pusat terkait sistem zonasi harus dipatuhi.
"Kami berharap bagaimana caranya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun sekolah-sekolah yang saat ini di beberapa wilayah masih kurang, agar sistem zonasi bisa berjalan sesuai program pemerintah," tutur Novi.
Ia menegaskan jangan sampai karena adanya sistem zonasi dari pemerintah pusat banyak anak didik yang seharusnya bersekolah jadi tidak bersekolah.
Dinas Pendidikan mengharapkan anggarannya lumayan besar dan DPRD Samarinda selalu mendorong. Hanya terkadang yang menjadi masalah adalah persoalan lahan, seperti di Jalan Cendana.
Novi menegaskan untuk masalah pendidikan Pemkot Samarinda pasti memprioritaskan, karena tujuannya untuk meningkatkan SDM.
"Jadi kalau nanti ada sekolah yang kurang layak maka kita segera mengadukan ke Pemkot untuk segera ditangani," tutupnya.
Sekretaris Komisi: Sistem zonasi jangan berpatokan sekolah di Jawa
Kamis, 2 Desember 2021 18:01 WIB
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda Novi Marinda. (ANTARA/R'sya R)
Kami berharap bagaimana caranya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun sekolah-sekolah yang saat ini di beberapa wilayah masih kurang, agar sistem zonasi bisa berjalan sesuai program pemerintah,
