Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk pertama kali mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, untuk memaparkan hasil capaian kinerja 100 harinya.
Pimpinan rapat memberikan Kapolri waktu 15 menit untuk memaparkan capaian kinerjanya apakah sesuai dengan komitmen yang disampaikan pada waktu mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada 20 Januari 2021, setelah itu akan dilakukan diskusi.
"Ini rapat kerja pertama Kapolri di Komisi III DRP RI, terima kasih telah memberikan kesempatan menyelesaikan program kerja 100 hari. Saya baru diberi kesempatan di RDP (rapat dengar pendapat) ini," kata Sigit sapaan akrab Kapolri.
Di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kapolri memaparkan program-program kerja yang telah dilakukan selama 100 hari kerja, termasuk hasil survei penilaian masyarakat terhadap institusi Polri oleh lembaga survei nasional.
Salah satu hasil survei Alvara Strategi Nasional menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada angka 86,5 persen, sebelumnya survei Litbang Kompas pada angka 70,8 persen.
Mantan Kapolda Banten itu menyebutkan, hasil dapat berubah sehingga seluruh anggota polisi mulai dari level pimpinan sampai tingkat bawah berkomitmen melaksanakan apa yang menjadi program untuk meningkatkan kualitas.
"Selama ini tidak berjalan maka hasil survei akan berubah," kata Sigit.
Menariknya dalam paparan Kapolri tersebut menyampaikan 15 aplikasi layanan publik berbasis teknologi informasi yang dimiliki Polri dapat diakses masyarakat semudah memesan makanan pizza.
"Saat ini, Polri telah menerapkan 15 aplikasi pelayanan publik dengan 'online system' dan 'delivery system' sehingga pelayanan publik Polri dapat lebih cepat, mudah, dan transparan dengan prosedur yang sederhana agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza," kata Sigit.
Mantan Kadiv Propam itu merinci ke-15 aplikasi layanan tersebut, yakni SIM Internasional online, SIM Nasional Presisi (SINAR), Ujian Teori SIM online (EAVIS), E-PPSI (Elektronik Pemeriksaan Psikologi), E-Rikkes (Elektronik Pemeriksaan Kesehatan), dan BOS (Binmas Online Sistem).
Selanjutnya Polri TV Radio, Samsat Digital Nasional (SIGNAL), SKCK online, Pelayanan Masyarakat SPKT, Aduan SPKT, SP2HP online, Patrolisiber.id, Dumas Presisi, dan Propam Presisi.
Sigit menambahkan, saat ini, Polri telah menyediakan nomor tunggal layanan 'Hotline' 110 untuk masyarakat yang kapan dan siapa pun membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian.
Menurut dia, sejak hotline nomor layanan Polisi 110 diluncurkan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada 20 Mei 2021 kurang lebih 20 hari Polri telah menerima 1.455.954 panggilan.
"Hotline layanan tersebut dapat digunakan sebagai sarana kontrol pimpinan dalam menilai kinerja satuan di bawahnya," ujar Sigit.
Sigit menekankan soal implementasi peningkatan kesejahteraan personel melalui program perumahan dan kesehatan.
Saat ini, kata dia, telah dibangun 108.795 perumahan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Polri yang jumlahnya melebihi target awal dengan kenaikan persentase personel yang memiliki rumah sebesar 5,36 persen.
"Program ini akan terus berlanjut sehingga seluruh anggota Polri memiliki rumah yang layak," katanya.
Terkait segi kesehatan, Polri berupaya memberikan layanan kesehatan yang merata untuk seluruh anggota polisi baik yang bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan dapat pelayanan seperti anggota yang bertugas di kota besar.
Saat ini Polri memiliki 52 Rumah Sakit (RS) Bhayangkara. 570 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan 11.484 tenaga kesehatan.
"Kami mengajukan BLU untuk 12 rumah sakit, usulan naik kelas empat rumah sakit, peningkatan layanan enam rumah sakit. Program ini terus berlanjut pada tahap dua dan tiga," kata Sigit.
