Bandung (ANTARA) - Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) mengatakan, tantangan perencanaan sebuah kota dan wilayah di tengah disrupsi teknologi harus diimbangi dengan keberpihakan pada kekuatan masyarakat lokal.
Ketua Umum IAP, Dr phil Andy Simarmata, Selasa, menuturkan sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo asaat memberikan sambutan pada HUT Ke-50 Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) beberapa waktu lalu, dalam merancang jalan yang aman bagi pejalan kaki, sepeda dan kendaraan bermotor dan merancang kompleks pertokoan yang tidak ekslusif untuk kelas atas saja tapi harus dipadukan dengan masyarakat kelas bawah.
Dr phil Andy Simarmat menyatakan IAP sebagai organisasi profesi perencana wilayah kota satu-satunya di Indonesia mengapresiasi perhatian Presiden pada profesi ini.
”Bagi kami, apa yang disampaikan Presiden sangat penting untuk dielaborasi oleh kurang lebih 1.200 anggota bersertifikat dan lebih dari 4000 anggota biasa yang tersebar di 31 kepengurusan provinsi,” kata dia dalam sebuah seminar daring.
Presiden Jokowi, lanjut dia, juga menekankan Konsepsi perencanaan pembangunan kota atau pengembangan wilayah yang inklusif, berorientasi kepada pelayanan kebutuhan warga dan meningkatkan kualitas hidup warga yang menghuninya. Hal ini harus diterjemahkan oleh para ahli perencana.
Konsep smart city atau smart home yang belakangan ramai digandrungi masyarakat tidak boleh sekadar fokus pada digitalisasi fasilitas atau layanan publik. Namun, juga harus mengembangkan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.
Tujuan perencanaan pembangunan bukan sekadar build building atau membangun bangunan. Melainkan, harus build environment atau membangun lingkungan hidup masyarakat.
Menurut dia, konsepsi baru desain kota Indonesia dimulai dengan desain Ibu Kota Baru- harus berkonsep smart dan menjadi rujukan dunia.
Kota pintar tidak sekedar fokus kepada digitalisasi fasilitas atau layanan publik namun mengembangkan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal.
Perangkat digital hanya pendukung bagi penciptaan kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup warga.
”Pernyataan Pak Presiden menjadi penguat panduan praktik profesi perencana wilayah dan kota yang dituntut untuk semakin inovatif dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan,” kata pria yang juga merupakan satu dari sepuluh Scientific Comiittee di ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), sebuah asosiasi profesi perencana internasional.
Urbanisasi, disrupsi teknologi dan dinamika perubahan global yang cepat juga memberikan tantangan tersendiri di dalam merencanakan kota dan wilayah.
Tidak ada cara lain untuk mengimbanginya selain mengutamakan keberpihakan pada kekuatan masyarakat lokal di wilayah yang direncanakan, yang kemudian diikuti dengan pertukaran gagasan dan ide pembangunan dengan komunitas global di berbagai disiplin keilmuan.
Lulusan Universitas Bonn Jerman ini menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjalankan etika profesi Perencana Indonesia dalam melakukan praktik keprofesiannya.
Di sisi lain, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki ekosistem perencanaan agar lebih sehat untuk dapat menjalankan praktik perencanaan kota dan wilayah yang lebih smart sebagaimana arahan Presiden di HUT IAP ke-50 tahuan.
”Kesinambungan perencanaan dari tingkat nasional maupun lokal provinsi, kabupaten/kota tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan koordinasi antar pihak, karena sudah tidak relevan untuk mengimbangi dinamika pembangunan saat ini, saatnya prinsip kolaborasi dipraktikan,” kata Andi.
”Artinya terdapat satu dapur bersama yang terdiri dari beberapa sektor dalam penentuan perancangan perencanaan pembangunan. Pentingnya kolaborasi adalah untuk menghindarkan kita dari disintegrasi pembangunan,” lanjut dia.
