Pembangunan Perbatasan Perlu Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nunukan (ANTARA News Kaltim) - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Nunukan, Zainuddin HZ, menyatakan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah negara tetangga itu, perlu mendapat perhatian khusus pemerintah pusat.

"Ketertinggalan yang dialami masyarakat Kabupaten Nunukan yang berada di tapal batas sangat memprihatinkan sehingga tidak salah jika mereka menggantungkan semua kebutuhan sehari-hari kepada Malaysia. Ini menunjukkan, pemerintah belum mampu menyediakan berbagai kebutuhan termasuk pada sektor ekonomi dan infrastruktur bagi  masyarakat di wilayah perbatasan," kata Zainuddin HZ.

Terkait bantuan pemerintah pusat sebesar Rp784 miliar lebih yang diserahkan langsung Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada Bupati Nunukan Drs Basri dan wakil Bupati Nunukan, Hj Asmah Gani di Pulau Sebatik beberapa waktu yang lalu, Zainuddin mengatakan seyogyanya bantuan tersebut benar-benar bagi pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Tetapi pada kenyataannya, kata dia, bantuan tersebut bukan diberikan seluruhnya kepada Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, namun bantuan tersebut juga diserahkan kepada sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kaltim yang tidak termasuk wilayah perbatasan antarnegara.

Ia menambahkan, sedikitnya 20 menteri sudah berkunjung di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia.

Namun kenyataannya, lanjut dia, kedatangan para pejabat dari Jakarta tersebut kurang memberikan dampak positif atau membawa angin perubahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

"Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Zainuddin.

Pemerintah di wilayah perbatasan itu, tambah dia, sangat mengharapkan pemerintah pusat untuk membangun wilayah di Kabupaten Nunukan sebab tanpa bantuan dari pemerintah pusat, pembangunan wilayah perbatasan akan sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan APBD ..

"Membangun wilayah perbatasan merupakan dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, maka tentunya harus ada komitmen kuat pemerintah pusat dan tidak mungkin dapat dilakukan sendirian oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan," ujar Zainuddin.

Pemerintah Kabupaten Nunukan lanjut Zainuddin telah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan terkait pembangunan wilayah perbatasan, tetapi permohonan tersebut belum direalisasikan pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat harus memandang Kabupaten Nunukan ini sebagai penyangga NKRI di halaman negara tetangga," ujarnya.

Ia berharap ke depannya Kabupaten Nunukan memiliki nilai jual yang tinggi terhadap negara tetangga. Untuk itu, Kabupaten Nunukan membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat agar mampu menyamai kemajuan pembangunan negara tetangga. (*)