Mahulu (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mahakam Ulu (Bawaslu Mahulu), Kalimantan Timur, menyatakan semua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati setempat memiliki komitmen sama untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah (pilkada) damai.
"Salah satu upaya kami demi pilkada damai, adalah Forum Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh para pasangan calon bupati dan wakil bupati," ujar Ketua Bawaslu Mahulu Saaludin di Ujoh Bilang, Mahulu, Jumat.
Dalam Forum Rakor tersebut, lanjut Saaludin, tiga pasangan calon berikrar mewujudkan pilkada damai, tanpa politik uang, tanpa kekerasan, tanpa ujaran kebencian, dan tanpa tindakan negatif lain yang dapat memicu suasana tindak kondusif.
“Bahkan ikrar pilkada damai itu pun ditandatangani oleh masing-masing calon, sehingga hal ini juga menjadi langkah penting untuk upaya menciptakan suasana pilkada yang aman,” katanya.
Pada masa kampanye dan sebelum kampanye, Bawaslu Mahulu terus mengingatkan masing-masing paslon untuk tidak saling mengampanyekan ujaran kebencian dengan pasangan lain. Mereka justru diminta beradu program kampanye sehingga masyarakat akan menilai program mana sesuai.
Baca juga: Infrastruktur dasar jadi fokus Paslon MANIS saat kampanye di Tiong Ohang
Pengawasan yang dilakukan pihaknya saat ini adalah tetap mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, baik saat masa damai, masa pencoblosan pada 27 November, hingga perhitungan suara.
“Puncak dari proses Pilkada Mahulu itu adalah saat pencoblosan hingga perhitungan suara. Masa itu kami perketat, karena menjaga jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada pemungutan suara ulang. Inilah yang terus kami antisipasi,” katanya.
Sementara Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam menciptakan suasana aman, damai, dan harmonis dalam Pilkada Mahulu 2024.
"Sebagai umat beragama yang cinta damai dan menjunjung tinggi toleransi, marilah kita bersama menjaga suasana yang aman, damai, dan harmonis menjelang pemungutan suara pilkada," ujar Boni.
Pilkada, lanjutnya, merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses itu tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
“Pilkada merupakan momentum demokrasi yang harus disikapi dengan bijak, hindari segala bentuk provokasi, kabar bohong, dan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan kita,” kata Boni.
Baca juga: KPU Mahakam Ulu: Tiga bakal pasangan calon Pilkada 2024 penuhi syarat
