Balikpapan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik meminta organisasi kemasyarakatan termasuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dapat membantu pemerintah dengan membuat program yang menjadi solusi untuk mengatasi persoalan di tengah masyarakat.
“Saya ingin organisasi kemasyarakatan termasuk IPM dapat menjadi 'problem solver' (penyelesai masalah),” tegas Akmal Malik saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Nasional IPM di Balikpapan, Kamis.
Ia mengaku cukup senang dengan munculnya kader-kader baru di Indonesia. Dalam catatannya selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih ada 344 ribu ormas, belum termasuk yayasan atau perkumpulan.
“Jumlahnya juga sekitar 344 ribu organisasi. Itu baru tingkat pusat. Belum lagi di provinsi dan kabupaten/kota yang juga ribuan,” bebernya.
Akmal mengaku senang dengan banyaknya ormas dan perkumpulan, apalagi menurutnya berkumpul sebagai bagian dari ibadah jika perkumpulan itu mengarah pada pemecahan masalah di masyarakat.
Salah satu permasalahan di Kaltim saat ini, menurut dia, adalah tambang ilegal. Dirinya berharap anak-anak muda seperti IPM dapat berkontribusi menjadi "problem solver-nya".
“Contohnya saya ajak anak-anak SMK/SMA belajar menanam. Ini juga sebagai amal jariah kita,” ujar Akmal
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Irwan Akib mengatakan masa depan Indonesia saat ini berada di generasi muda dan pelajar, yang akan menentukan perjalanan panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Desember nanti kita akan mengadakan Tanwir di Kupang, temanya kemakmuran untuk semua,” ujar Irwan.
Kemakmuran, menurut dia, hanya bisa dicapai dengan keadilan terlebih dulu. IPM diharapkan dapat menghadirkan Islam yang rahmat bagi semua.
“Islam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi harus menjadi rahmat bagi alam dan semuanya,” tutur Irwan.
Sementara Ketua IPM Pusat Riandi Prawita menjelaskan Rakornas IPM diikuti 28 IPM wilayah dari seluruh Indonesia. "Dari Papua juga hadir tapi masih dalam perjalanan," ujarnya.
