Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan M Yazid meminta Pemerintah Kota Balikpapan mengembangkan sistem peringatan dini bencana yang lebih sederhana dan murah dibanding rencana penggunaan frekuensi radio khusus.
"Cukup dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan dibuatkan prosedur tetap yang disepakati bersama," kata Yazid di Balikpapan, Rabu.
Elemen masyarakat yang dimaksud, kata Yazid, mulai dari warga yang dikoordinasikan ketua-ketua Rukun Tetangga (RT), yang seterusnya berkoordinasi dengan lurah, hingga camat, dan tentu saja wali kota.
"Koordinasi di zaman canggih sekarang kan gampang. Kan semua orang sudah punya handphone. Tinggal bagi nomor HP saja. Atau nomor PIN BlackBerry. Murah sekali," katanya.
Ia mengatakan, kalau harus memakai frekuensi khusus radio, itu harus menunggu izin dan lain-lain. "Belum lagi pengadaan radionya. Pasti membebani anggaran," kata Yazid.
Pada lingkungan-lingkungan yang rawan bencana dibentuk tim penanggulangan bencana mulai di tingkat RT.
Warga yang rumahnya di lereng atau di kawasan yang diyakini mudah longsor dan rawan banjir, ujarnya, harus selalu diingatkan untuk waspada.
"Tim itu selalu mengingatkan kapan pun. Kemudian bila sudah turun hujan lebat, atau hujan yang lama, bisa saja ketua RT, atau siapa pun yang ditunjuk sesuai protap yang disepakati untuk mengingatkan seluruh warga melalui pengeras suara di masjid atau mushalla. Atau secara pribadi menelepon warga yang rumahnya rawan tadi," katanya.
Ia menambahkan, sistem peringatan dini itu juga sudah dimulai jauh saat sedang tidak rawan. Sebelum turun hujan lebat, warga sudah harus membersihkan selokan dan seluruh salurah air.
Di lereng-lereng yang mudah longsor, katanya, harus ditanami pohon-pohon pelindung untuk mengikat tanah.
Sebelumnya, Asisten I Sekretaris Kota Balikpapan M Arpan menjelaskan prosedur tetap dan peringatan dini bencana yang akan dituangkan dalam peraturan wali kota (perwali) dan akan dilengkapi dengan alat komunikasi berupa radio yang frekuensinya dimintakan khusus ke Kementerian Informasi dan Komunikasi.
"Anggaran mungkin miliaran rupiah, karena ada sistem komunikasi yang kita bangun, nanti ada juga penempatan alat peringatan dini di wilayah lahan longsor dan banjir. Alat itu bisa sirine atau berupa pengumuman," kata Arpan.
Pemerintah Kota Balikpapan sedang menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana, terutama kebakaran, banjir, dan tanah longsor yang kerap terjadi di Kota Minyak.
Pada bencana longsor dan banjir yang terjadi Kamis (24/5), Wali Kota Rizal Effendi menyebutkan, jumlah korban meninggal 5 orang, 11 orang cedera dan dirawat di rumah sakit.
Ada 180 RT tergenang banjir dan sebagian dari jumlah RT itu tergenang cukup parah.
"Dua bangunan SD dan dua bangunan SMP mengalami kerusakan. Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kilometer 0,5 dan TPU Asrama Bukit mengalami longsor serta kerusakan beberapa titik drainase kota," kata Rizal (*)
