Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz mengatakan Komisi I DPR RI meminta Dewan Pengawas TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama TVRI.
Hal itu merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Dewas LPP TVRI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
"Jadi kita dahulukan itu terlebih dahulu, kita akan mencari solusi dengan Kementerian Keuangan di saat yang bersamaan kita ingin proses seleksi yang dilakukan oleh Dewas itu bisa tertib administrasi dan tertib anggarannya," kata Meutya usai Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Dewas TVRI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, terkait anggaran melakukan proses seleksi Dirut itu perlu dilaporkan dulu kepada DPR dan proses yang berlangsung sekarang untuk dihentikan dahulu.
Dia mengatakan, terkait anggaran di TVRI saat ini tidak ada Dirut definitif sehingga Komisi I DPR akan memanggil Kementerian Keuangan mencari solusi terhadap tunjangan kinerja karyawan yang terhambat.
"Namun calon-calon yang sudah mengikuti prosesnya tidak perlu khawatir karena akan dilanjutkan dalam proses berikutnya, kalau memang ini disetujui untuk dilanjutkan kembali," ujarnya.
Dia mengatakan agar tertib anggaran dan tertib administrasi, untuk pelaporan alokasi anggaran dalam seleksi Dirut dan siapa Panitia Seleksi (Pansel) akan dilaporkan dalam rapat berikutnya antara Komisi I DPR dengan Dewas TVRI.
Meutya mengatakan, Komisi I DPR ingin proses seleksi Dirut dilakukan dengan tertib dalam hal anggaran dan administrasi serta tidak dilakukan terburu-buru sehingga dilaporkan kepada Komisi I DPR.
"Kurang komunikasi dan juga pelaporan terhadap penggunaan anggaran itu perlu dilaporkan ke Komisi I DPR RI sehingga ya kita minta untuk memberhentikan terlebih dahulu," katanya.
Meutya mengatakan, kesimpulan lain RDP Komisi I DPR dengan Dewas LPP TVRI adalah Komisi I DPR RI akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Dewas LPP TVRI untuk membahas alokasi anggaran dan proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI.
Selain itu menurut dia, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan untuk membahas alokasi anggaran LPP TVRI untuk mewujudkan realisasi tunjangan kinerja karyawan LPP TVRI.
