Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, antara lain proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang berkapasitas 2 x 100 megawatt yang dibangun oleh PT Bakrie Power.
"Selain itu, Pak Gubernur Awang Faroek juga akan meninjau lokasi pembangunan rel kereta yang dilakukan oleh perusahaan asal Uni Emirat Arab, yakni Ras Al Khaimah untuk menghubungkan Muara Wahau ke Maloy, Kutim," tutur Kabag Protokol Setprov Kaltim, M Irvan Rivki di Samarinda, Kamis.
Lokasi lain yang ditinjau adalah pembangunan airstrip yang juga dikerjakan oleh Ras Al Khaimah, kemudian meninjau pembangunan PLTGB di Desa Kabo.
Agenda lain gubernur adalah melakukan panen padi di Teluk Pandan, sekaligus pemberian bantuan untuk sejumlah kelompok tani di kecamatan tersebut. Ada juga pemberian bantuan peralatan pertanian untuk petani di Kaliorang.
Peninjauan selanjutnya adalah ke lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Maloy, yakni meliputi Bendung Kaliorang sebagai suplai air baku untuk Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
Kemudian meninjau pembangunan jalan sepanjang 12 kilometer yang menghubungkan Kaliorang-Maloy, termasuk meninjau ke KIPI Maloy terkait adanya laporan tim tentang kesiapan pembukaan lahan dan aktivitas pertanahan.
Sedangkan untuk target pembukaan lahan di kawasan Maloy itu, pada 2012 seluas 200 hektare diharapkan sudah terlihat pengerjaannya
Sebelumnya, Asisten II Setprov Kaltim Bidang Pembangunan, HM Sa`bani mengatakan, peninjauan oleh gubernur ke Maloy itu untuk mengawali kunjungan Menteri Pertanian dan Menko Perekonomian ke lokasi itu yang dijadwalkan pada Maret 2012.
Kunjungan gubernur tersebut juga untuk mengawali rencana Dirjen Industri Agro yang dijadwalkan pada 17 Februari akan berkunjung, yakni untuk meninjau persiapan pembangunan tangki timbun, karena dana dari pengembangan KIPI Maloy ada juga dari pemerintah pusat.
Untuk pembebasan lahan dan aktivitas pertanahan di KIPI Maloy, Pemprov Kaltim telah meminta Pemkab Kutai Timur (Kutim) untuk menyiapkannya karena wewenangnya ada di kabupaten yang bersangkutan.
Persiapan aktivitas pembukaan lahan juga dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Kutai Timur.
Terkait dengan pembiayaan pembebasan lahan, Sa`bani mengatakan sudah tidak ada masalah, pasalnya sudah ada komitmen yang menyatakan lahan seluas 200 ha telah diakomodir pihak yang berkepentingan.
Nilai yang disepakati bersama dengan pihak terkait, salah satunya adalah oleh Organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim, yakni sebesar Rp6 juta per hektare untuk pembukaan lahan (land clearing). (*)
