Kampung kawasan perbatasan kelola anggaran Rp3,65 Miliar

Petinggi Long Pakaq Baru, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahulu, Frumentius (ist)

Anggaran sebesar itu berasal dari tiga sumber, yakni dari pemerintah pusat, dari Pemkab Mahulu, dan pendapatan kampung sendiri,

Mahakam Ulu (ANTARA) - Salah satu kampung di kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, tahun ini mengelola anggaran senilai Rp3,65 miliar, baik untuk pembangunan, pemberdayaan, maupun pembinaan masyarakat.

"Anggaran sebesar itu berasal dari tiga sumber, yakni dari pemerintah pusat, dari Pemkab Mahulu, dan pendapatan kampung sendiri," ujar Frumentius, Kepala Desa (Petinggi) Kampung Long Pakaq Baru, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahulu, Kamis.

Rinciannya, dari APBN atau pemerintah pusat berupa dana desa (DD) senilai Rp1,36 miliar, kemudian dari APBD Kabupaten Mahulu senilai Rp2,26 miliar, dan dari lain-lain pendapatan kampung yang sah tercatat Rp36 juta.

Dari APBD Mahulu yang sebesar Rp2,26 miliar itu terbagi dua pos, yakni untuk pos alokasi dana kampung (ADK) sebesar Rp1,77 miliar, kemudian dari pos bantuan keuangan (Bankeu) kabupaten senilai Rp485,2 juta.

Kebijakan umum belanja pemerintah kampung merupakan kewajiban yang harus dimanfaatkan dalam satu tahun anggaran. Sementara penggunaan anggaran untuk berbagai kegiatan sudah dimusyawarahkan denga elemen masyarakat kampung.

Adapun kegiatan yang segera dilakukan dalam tahun ini antara lain untuk pemberdayaan, pembinaan, pembangunan infrastruktur, untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan penanggulangan bencana alam atau keadaan darurat.

Untuk pemberdayaan masyarakat, kegiatannya antara lain peningkatan kapasitas lembaga dan perangkat kampung senilai Rp150 juta, pengadaan alat kesehatan bagi Posyandu Rp22,4 juta, perdagangan dan perindustrian Rp50 juta, dan dukungan penanaman modal Rp75 juta.

Kemudian untuk pembinaan masyarakat antara lain operasional Posyandu Rp5 juta, pemberian makanan tambahan bagi Posyandu balita dan lansia Rp27 juta, operasional lembaga adat Rp25 juta, insentif LPM Rp30 juta.

Masih di pemberdayaan masyarakat, yakni berupa pengadaan sarana dan prasarana keagamaan Rp22 juta, lomba kepemudaan dan olahraga Rp5 juta, pembinaan Karang Taruna Rp28 juta, operasional PKK Rp60 juta, dan insentif PKK Rp15 juta.

"Untuk pembangunan infrastruktuir antara lain kelanjutan pembangunan sarana air bersih sebesar Rp490 juta, pembangunan dermaga tambatan perahu dua unit Rp100 juta, pembangunan gedung TK Rp223 juta, dan pembetonan jalan poros kampung Rp290 juta," kata Tius.