Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kaltim Mursidi Muslim mengatakan, banyak masyarakat di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengeluhkan masalah pendidikan.
Hal itu diungkapkan masyarakat Muara Badak saat Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini melaksanakan reses beberpa waktu lalu dengan melakukan pertemuan para guru se-Kecamatan Muara Badak.
"Permasalahan pendidikan di daerah Muara Badak banyak sekali. Sengaja kami mengumpulkan guru-guru dan kepala sekolah ini agar dapat mendengar secara langsung keluhan para tenaga pendidik terkait masalah pendidikan yang dihadapi sehari-hari," ucap Mursidi di sela-sela resesnya yang dihadiri kepala sekolah dan para guru sekolah dasar Kecamatan Muara Badak dan anggota Kelompok Kerja Guru (KKG).
Adapun permasalahan itu diantaranya seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran karena ada salah satu lokasi sekolah yang berada di tebing. Kemudian kualitas bangunan sekolah yang kurang baik dan sudah rusak seperti retaknya dinding bangunan, padahal baru dibangun dua tahun lalu.
"Sekolah-sekolah mereka juga banyak yang masih kekurangan kursi dan meja belajar," sebutnya.
Selain itu, para guru tersebut mengharapkan perhatian pemerintah terkait peningkatan mutu tenaga pendidik yang masih jarang dilakukan di Muara Badak. Begitu pula dengan nasib tenaga pendidik yang berstatus honorer, yang sudah 10 tahun lebih mengabdi menjadi guru namun SK-nya masih dikeluarkan sementara oleh Dinas Pendidikan Kukar, belum SK Bupati Kukar.
"Tenaga pendidik yang honorer dan sudah 10 tahun lebih mengabdi mengharapkan bisa di SK-kan oleh Bupati, sebab sementara ini SK mereka masih dari Dinas Pendidikan," katanya.
Kemudian masyarakat juga mengeluhkan akses jalan yang rusak menuju sekolah. Sehingga menyulitkan tenaga pendidik yang tinggal di luar daerah kecamatan, karena dapat menyebabkan terlambatnya proses belajar mengajar.
"Keluhan guru-guru ini akan segera kami laporkan dan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, harapannya agar keluhan para tenaga pendidikan ini dapat segera ditindak lanjuti. Sebab pendidikan merupakan hal utama dalam pembangunan daerah," tuturnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
