Indonesia Diapresiasi dalam Agenda Perubahan Iklim

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan Indonesia mendapat apresiasi global dalam agenda perubahan iklim terkait dengan penguatan sektor kelautan dan perikanan.

"Indonesia berkomitmen menerapkan pendekatan berbasis ekosistem dalam mengelola ekosistem pesisir dan laut serta daratan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dan meningkatkan ketangguhan iklim dengan melindungi dan memulihkan peran penting ekosistem terestrial, pesisir, dan laut," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan dan Utusan Khusus Perubahan Iklim Dr. Poernomo dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Apresiasi tinggi dari berbagai pihak perwakilan dan delegasi negara serta lembaga swadaya masyarakat itu diterima Indonesia dalam acara "Membangun Ketangguhan untuk Adaptasi Perubahan Iklim bagi Negara kepulauan dan Negara Kepulauan Kecil Berkembang" sebagai bagian Konvensi PBB di Marrakesh, Maroko, 11 November 2016.

Acara yang dihadiri oleh lebih 150 peserta ini diselenggarakan bersama dengan Global Ocean Forum and World Ocean Network.

Hal ini merupakan forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran dari para pengambil kebijakan dan praktisi untuk membangun dan memperkuat kapasitas ketangguhan bagi negara kepulauan dan pulau-pulau kecil negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama untuk sektor kelautan dan perikanan.

Achmad Poernomo dalam sambutanya atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan peran laut dalam mengendalikan iklim serta mengatasi dampak perubahan iklim global sangatlah penting.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Perjanjian Paris Desember 2015 mengakui pentingnya laut dan memberikan dasar untuk pemahaman yang lebih komprehensif untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim dan membangun ketangguhan terutama untuk negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil berkembang.

Ia dalam sambutannya mengajak para delegasi untuk menyatukan langkah dan kekuatan untuk menghadapi pilihan sulit dalam masa depan bangsa dan mempertahankan mata pencaharian di negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil berkembang tersebut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat melaksanakan keberpihakan terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan.

"Kita harus punya keberpihakan terhadap lingkungan," kata Menteri Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (28/9).

Menurut Susi, institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah salah satu kementerian yang menginisiasikan kebIjakan publik yang mengubah dan membalikkan tatanan yang ada sebelumnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyadari bahwa putusan publik yang dibuatnya juga tidak menjamin akan menyenangkan semua orang apalagi bila terkait dengan penegakan hukum. (*)