Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Pembangunan dermaga yang berfungsi sebagai pengembangan kawasan ekonomi di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, mulai dikerjakan dan diharapkan tuntas sebelum tutup tahun anggaran 2016.
"Tanggal 18 Oktober lalu dana untuk pembangunan dermaga sudah ditransfer ke rekening Badan Kerja Sama Antar Kampung (BKAK) Kecamatan Long Iram," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu.
Didampingi Kabid Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Musa Ibrahim, ia menjelaskan bantuan dari Provinsi Kaltim untuk pengembangan kawasan antardesa di Kecamatan Long Iram merupakan model riil untuk menumbuhkan perekonomian warga.
Ia berharap model ini diikuti pemerintah kabupaten meskipun tidak serupa, karena pengembangan kawasan merupakan kebutuhan faktual yang benar-benar diharapkan masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah kabupaten bisa melihat ke desa-desa dan menelaah potensi yang ada, kemudian memerhatikan kelemahan yang ada sehingga bisa diketahui fasilitas atau infrastruktur apa yang bisa dibangun untuk pengembangan kawasan antardesa dalam satu kecamatan maupun antarkecamatan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Sebenarnya potensi ekonomi setiap kampung di Kaltim melimpah baik potensi sejenis maupun potensi berlainan jenis dari masing-masing kampung. Namun, karena warga dari masing-masing kampung sulit bermusyawarah, maka perlu difasilitasi baik dari BKAK maupun pemkab untuk bersama membangkitkan potensi," ujarnya.
Terkait dengan dermaga sungai yang saat ini sedang dibangun di Desa Anah, Long Iram, Jauhar menambahkan keberadaan dermaga itu akan menjadi persinggahan kapal baik yang datang dari hulu maupun hilir Sungai Mahakam.
Melalui dermaga ini, maka akan muncul pergerakan ekonomi baru, seperti penumpang dan barang yang naik turun dari dermaga yang tentunya mampu menekan biaya ongkos angkut, karena selama ini barang yang diturunkan di dermaga lokasinya jauh dari desa tersebut.
Di sisi lain, warga setempat juga akan memiliki lapangan kerja baru terutama untuk pengelola dermaga. Bahkan desa dan BKAD juga akan memperoleh pendapatan beberapa persen dari retribusi yang ditarik dari dermaga.
Anggaran yang diberikan dari APBD Kaltim 2016 untuk pembangunan dermaga itu senilai Rp270 juta. Berdasarkan perhitungan tim lapangan, untuk pembangunannya menyerap Rp216 juta dan sisanya senilai Rp54 juta untuk operasional dan administrasi.
"Biaya pembangunan dermaga ini jauh lebih murah karena dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Berbeda dengan pembangunan yang dilakukan dengan sistem lelang seperti proyek yang tentunya membutuhkan biaya lebih tinggi," ujarnya.
Selain lebih murah, keuntungan dari pekerjaan swakelola adalah masyarakat merasa memiliki, sehingga warga tidak akan menggunakan dermaga secara sembarangan dan akan merawatnya karena adanya dermaga merupakan hasil karya warga. (*)
