Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mencanangkan program Gerakan Etam Mengaji atau Gema sebagai komitmen pemerintah setempat membentengi masyarakat dari dampak negatif serbuan budaya dari luar.
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Tenggarong, Senin, menyatakan Gerakan Etam atau Kita Mengaji itu juga termasuk dalam program Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera atau Gerbang dan telah tertuang melalui Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 tentang Gerakan Etam Mengaji.
"Program Gema sebagai upaya membangun ahlak mulia serta menjadi benteng dari pesatnya dampak negatif dari perkembangan budaya yang semakin pesat dan maju," ujar Rita Widyasari.
Program tersebut tambahnya, juga merupakan upaya meningkatkan syiar Islam dalam rangka membangun karakter masyarakat Muslim Kutai Kartanegara yang beriman, bertaqwa serta menjadi tauladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sedangakan sasaran program Gema lanjut Rita Widyasari meliputi, budaya membaca Alquran secara rutin yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baik formal maupun informal, instansi pemerintah, tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat luas di Kutai Kartanegara.
Pencanangan program Gema tersebut berlangsung pada pembukaan MTQ Kaltim ke-38 di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Minggu malam (22/5).
Pencanangan Gerakan Etam Mengaji itu ditandai penyerahan Alquran kepada perwakilan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat di Kutai Kartanegara.
Sementara, Asisten Bidang Kesra dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bahrul yang juga Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur`an (LPTQ) setempat mengatakan, dalam pelaksanaan program Gerakan Etam Mengaji akan ada petunjuk teknis, baik untuk instansi pemerintah, lembaga pendidikan hingga untuk masyarakat.
"Petunjuk teknis ini akan mengatur bagaimana pelaksanaan program Gerakan Etam Mengaji, yang disesuaikan dengan kondisi maupun kearifan lokal masing-masing. Misalnya, bagaimana penerapan di kantor maupun di desa-desa akan disesuikan dengan kondisi masing-masing," kata Bahrul. (*)