Pendidikan dan Lapangan Kerja Dominasi Keluhan Warga

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Ismail, juru bicara daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kabupaten Berau menyampaikan beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat kepada wakil rakyat asal dapil tersebut ketika melakukan reses selama enam hari terhitung sejak 17-22 November 2015.

Adapun permasalahan dan keluhan yang disampaikan masyarakat didominasi hal-hal yang terkait dengan pendidikan, lapangan kerja dan pengembangan konsep pariwisata berbasis kearifan masyarakat dan ramah ekologi (ekowisata).
 
Sebab ketiga daerah tersebut memiliki potensi wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu masyarakat menginginkan adanya arahan dan studi yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengembangan pariwisata pada masing-masing daerah mereka.

Terkait bidang pendidikan, disampaikan Ismail bahwa masyarakat Kota Bontang mengharapkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat membangun gedung SMP di Kelurahan Gunung Elay. Pasalnya di daerah tersebut tidak terdapat sekolah negeri tingkat SMP. Begitu pula di Kabupaten Kutim, masyarakat Desa Tepian Makmur mengharapkan agar pemerintah membangunkan sekolah SMA/SMK yang tidak terlalu jauh dari desa mereka. Sebab saat ini sekolah yang ada untuk anak mereka menempuh pendidikan berjarak 30 kilometer  dari desa tempat tinggal mereka.

“Selain dibangunkan sekolah, masyarakat juga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak-anak mereka yang bersekolah di sekolah swasta.  Bantuan beasiswa tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua, terutama yang tidak mampu,” ucap Ismail saat membacakan Laporan Reses Dapil V pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-41, di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Jl Teuku Umar – Karang Paci, Selasa (29/12).

Keluhannya lainnya adalah lapangan pekerjaan. Masyarakat Kota Bontang dan Kabupaten Kutim berharap agar pemerintah membuat program pembinaan untuk anak-anak penggangguran supaya mereka mendapatkan kegiatan yang positif. Sebab dikarenakan banyaknya perusahaan di Kota Bontang dan Kutim yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya berdampak pada banyaknya pengangguran dikedua daerah tersebut. Terkait hal itu, pemerintah diminta untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan memberikan pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal.

“Pemerintah dan DPRD Kaltim juga diminta untuk mendorong semua perusahaan di Bontang dan Kutim untuk membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau skill yang dimiliki. Karena selama ini banyak perusahaan yang malah mempekerjakan karyawan yang berasal dari luar daerah, bukan malah masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan,” sebutnya.

Sementara itu di Kabupaten Berau, terutama di Kampung Giring-giring Kecamatan Biduk-biduk yang memiliki potensi kepesisiran dan kelautan dengan masyarakat didominasi oleh nelayan tradisional ternyata menyimpan persoalan. Sebagai daerah pesisir,  hasil tangkapan laut melimpah yang mereka dapatkan sehari-hari juga bisa menjadi persoalan.

Salah satu persoalan yang mendasar adalah tidak adanya akses yang memadai terkait pemasaran hasil produksi tangkapan laut serta teknologi pengolahannya. Begitu pula pada teknologi pengolahan produksi perikanan yang terdapat di Kecamatan Biduk-Biduk yang belum mampu  menampung dan mengolah hasil produksi perikanan oleh masyarakat. Terkait hal itu masyarakat mengharapkan adanya teknologi yang mendukung sektor perikanan, salah satunya adalah kapal nelayan dengan kapasitas besar, pabrik es (cool stroge) dan setra pelabuhan ikan (SPI).

Saat ini pemberdayaan kelompok nelayan untuk mengelola hasil tangkapan perikanan yang diolah menjadi industri turunan rumah tangga juga belum memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

“Pengelolaan kawasan pesisir dan kelautan desa di Kampung Giring-giring sampai saat ini belum memiliki perencanaan penataan tata ruang. Sehingga masyarakat menganggap pemerintah perlu menyusun penataan ruang pada kawasan wilayah pesisir dan kelautan yang berada pada wilayah mereka demi meningkatkan kesejahteraan mereka dan menjawab semua permasalahan yang mereka hadapi,” tuturnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)