KPU Samarinda Gandeng IKWI Gelar Sosialisasi Pilkada

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2015.

"Alhamdulillah, jumlah pesertanya cukup banyak, bahkan melebihi target yang kami tentukan karena pesertanya lebih dari 100 orang," ujar Komisioner KPU Samarinda Tri Wahyuni, ditemui setelah menjadi narasumber dalam sosialisasi itu di Samarinda, Selasa.

Dalam sosialisasi itu, Yuni mengatakan masyarakat hendaknya memilih pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda yang ikut pilkada serentak pada 9 Desember 2015 sesuai hati nuraninya.

Pilkada Kota Samarinda diikuti dua pasangan calon, masing-masing Mudiyat Noor-Iswandi dan Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail (petahana).

Untuk memilih sesuai dengan hati nurani, setiap pemilih hendaknya mengenali dengan baik visi dan misinya, kemudian dimengerti visinya sehingga bisa menentukan pilihan tanpa ragu.

Selanjutnya, guna mengenali kualitas masing-masing pasangan calon, Tri Wahyuni mengajak semua pemilih untuk menyaksikan debat calon Wali Kota Samarinda pada 3 Desember yang rencananya disiarkan langsung TVRI Kaltim pukul 21.00 Wita.

Dia juga mengajak semua pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, guna memilih calon pemimpin agar terpilih Wali Kota dan Wawali Samarinda yang benar-benar memiliki legitimasi karena tingginya persentase pemilih.

Terkait dengan jumlah spanduk pasangan calon yang tidak semarak seperti lima tahun sebelumnya, Yuni menjelaskan bahwa pemasangan spanduk memang dibatasi oleh KPU, sehingga tidak mengurangi keindahan kota.

Pembatasan pemasangan spanduk juga memiliki tujuan, di antaranya agar spanduk tidak didominasi oleh calon yang memiliki banyak uang.

Apalagi, KPU tidak melakukan pembatasan pemasangan spanduk, maka setiap sudut jalan dan di manapun lokasi strategis, pasti akan banyak spanduk pasangan calon.

"Pembatasan pemasangan spanduk dimaksudkan sebagai keadilan dan pemerataan bagi masing-masing pasangan calon. Jika KPU tidak melakukan pembatasan, maka calon yang memiliki banyak uang akan memasang spanduk sebanyak-banyaknya. Pembatasan juga untuk menekan biaya Pilkada," kata Yuni lagi. (*)