Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setelah dicanangkannya program 500 ribu keramba oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara masih unggul dalam produksi budidaya keramba.
"Pada tahun 2014 dari total produksi budidaya perikanan keramba sebanyak 32.245,8 ton, Kutai Kartanegara menyumbang produksi sebanyak 31.005,9 ton," kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Fitty Nasibu di Samarinda, Senin.
Kutai Kartanegara unggul dalam jumlah produksi, karena daerahnya yang memang strategis untuk budidaya perikanan.
Selain itu, Kutai Kartanegara ditunjang dengan banyak danau juga kawasan laut dan perairan payau yang cocok untuk kegiatan perikanan budidaya keramba maupun tambak, ujarnya.
Fitty Nasibu menjelaskan mengenai realisasi program 500 ribu keramba yang menjadi program dari Gubernur Kaltim.
"Kita memang memiliki program 500 ribu keramba, tapi targetnya memang lebih kepada target stimulan atau motivasi. Di sini kita memotivasi masyarakat untuk memulai budidaya perikanan keramba secara mandiri," ucapnya.
Target 500 ribu keramba tersebut memang terdengar sedikit mustahil, namun hingga tahun 2013 terhitung seluas 172 ribu hektare lahan perikanan yang ada di Kaltim telah digunakan untuk budidaya keramba, katanya.
"Untuk jumlah berapa keramba telah terealisasi 2015, kami juga masih menunggu data dari Bank Kaltim, karena penyerahan proposal untuk memulai budidaya keramba ini langsung diserahkan masyarakat ke Bank Kaltim," ujarnya.
Karena itulah, data pasti mengenai jumlah keramba yang ada di Kaltim ada di pihak Bank Kaltim. Lebih lanjut, melihat angka produksi budidaya perikanan yang setiap tahunnya meningkat, DKP meyakini bahwa setidaknya pada akhir tahun 2015 Kaltim sedikitnya memiliki 100 ribu keramba untuk budidaya perikanan, katanya.
"Mereka memang lebih menanti dana bantuan sosial (bansos), karena dengan bansos tidak perlu ada agunan, sehingga tidak perlu ada jumlah yang dikembalikan kepada pihak bank," ucap Fitty Nasibu.
Hal itu, tidak menjadi permasalahan namun untuk pendataan, DKP harus bekerja lebih keras karena datanya tidak tercatat dalam data yang akan diberikan oleh BPD. (*)
