Honor Guru dan Lapangan Kerja Jadi Keluhan

Berau (ANTARA Kaltim) - Minimnya perhatian pemerintah di berbagai sektor penunjang pembangunan masih sangat kental dirasakan sebagian masyarakat Kalimantan Timur, tak terkecuali di Kabupaten Berau.

Masyarakat yang bermukim di Desa Tanjung Selor merasakan adanya kesenjangan. Porsi pembangunan yang dirasakan masyarakat setempat sangat tidak adil.

Hal ini mengemuka pada reses anggota DPRD Kaltim Rusianto, baru-baru ini.

Rusianto mengatakan melalui reses inilah peran anggota Dewan akan maksimal, baik menyerap maupun mengawasi tak langsung pembangunan.

Reses yang juga menampung berbagai keluhan, kritik serta usulan pembangunan adalah modal bagi wakil rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah.

"Anggota DPRD mendapat tugas yang harus dilaksanakan pada saat reses, yaitu mengakomodir semua aspirasi warga. Menjadi tugas kami untuk segera melaporkan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat soal kekurangan, hambatan maupun kesenjangan di semua sektor penunjang pembangunan daerah," katanya.

Di Desa Tanjung Selor ia mendapati fakta, kesenjangan pembangunan. Warga mengaku perhatian pemerintah masih sangat minim di bidang infrastruktur, terutama akses jalan yang penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dalam hal memutar roda perekonomian.

Warga setempat hingga saat ini tidak pernah merasakan jalan yang beraspal. Padahal jalan merupakan hal prioritas, dan kondisinya diakui sangat memprihatinkan apalagi saat musim hujan tiba.

Tak hanya sektor infrastruktur, masyarakat yang datang pada saat reses juga mengeluhkan tentang minimnya lapangan pekerjaan.
Untuk itu masyarakat melalui reses Rusianto meminta agar sektor penyediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Berau menjadi prioritas pemerintah daerah .

Di sisi lain warga yang berprofesi sebagai guru juga berkesempatan menyampaikan aspirasi kepada Rusianto. Mereka berharap mendapat kebijakan pemerintah daerah dalam hal penerapan honor pengajar.

Seperti diterangkan para guru di Tanjung Selor, jika tersedia 20 orang murid maka para guru baru bisa mendapatkan honor. Kebijakan tersebut dirasakan sangat sulit bagi para pengajar di daerah setempat. Untuk itu sangat besar harapan agar sistem tersebut dapat diubah.

 â€œSeluruh aspirasi dan usulan ini akan secepatnya saya serahkan ke fraksi untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui rapat paripurna laporan hasil reses. Namun besar harapan saya kepada masyarakat agar terus mendukung penuh pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan warga Kalimantan Timur,” katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv)