Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 24 satuan kerja (satker) dari tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan pendamping teknis program pengakhiran eks PNPM-MPd, akan mengikuti pelatihan dan penyegaran pendampingan desa.
"Selain mengikuti pelatihan, para satker dari masing-masing kabupaten juga akan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pendampingan, termasuk melakukan evaluasi mengenai kendala dan mencarikan solusi bersama," ujar Penanggungjawab Program Pengakhiran PNPM-MPd Provinsi Kaltim Ramayadi di Samarinda , Jumat.
Pelatihan akan digelar di Jalan Hayam Wuruk Jakarta selama lima hari, yakni pada 3 hingga 8 September 2015.
Rincian dari satker pendamping teknis yang akan mengikuti pelatihan sekaligus evalusi itu adalah 3 orang dari Kabupaten Paser, 2 orang dari Penajam Paser Utara, 3 orang dari Kutai Kartanegara, 5 orang dari Kutai Timur, 4 orang dari Mahakam Ulu, 2 orang dari Berau, dan 5 orang dari Kabupaten Kutai Barat.
Pelatihan dilakukan juga terkait penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, karena berdasarkan undang-udang tersebut pemerintah desa mendapat keleluasaan dalam mengatur, membangun, dan mengelola sumberdaya desa demi kemakmuran warga setempat.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah bukan hanya memberikan keleluasaan desa dalam membangun, tetapi juga memberikan anggaran khusus berupa dana desa yang dikucurkan langsung dari APBN.
Total dana desa yang diberikan pemerintah pusat pada 2015 kepada 833 desa yang tersebar di Provinsi Kaltim mencapai Rp240,5 miliar.
Dana yang diterima masing-masing desa tidak sama karena menggunakan rumus proporsional, yakni berdasarkan pada jumlah penduduk, luas desa, dan jumlah warga miskin di desa setempat.
Bagi desa yang jumlah penduduknya banyak dan wilayahnya lebih luas, tentu akan menerima dana lebih besar ketimbang desa yang penduduknya sedikit dan luas wilayahnya lebih kecil.
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa, maka tiap kabupaten di Kaltim menerima dana yang nilainya berbeda karena tergantung pada jumlah desa maupun luas wilayah.
Penyebaran dana itu adalah untuk desa-desa di Kabupaten Berau senilai Rp28,7 miliar, Kutai Kartanegara Rp54,4 milair, Kutai Barat Rp52,5 miliar, Kutai Timur Rp40,7 miliar, Paser Rp38,3 miliar, Penajam Paser Utara Rp9,6 miliar, dan Kabupaten Mahakam Ulu menerima Rp16 miliar.
"Untuk mengelola dana tersebut, tentu dibutuhkan pendamping desa agar pemanfaatannya tepat sasaran, termasuk harus sesuai dengan usulan prioritas warga desa yang sudah masuk dalam rencana kerja tahunan desa maupun RPJMDes," kata Ramayadi. (*)
