Penajam Paser Utara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur mengawasi pembenahan kawasan pesisir kabupaten yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.
"DPRD siap mendorong agar penataan kawasan pesisir menjadi prioritas," ujar Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Raup Muin tentang pembenahan kabupaten gerbang IKN di Penajam, Rabu.
Dia mengatakan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih berlangsung. Anggaran pembenahan infrastruktur pesisir masuk dalam alokasi 2025 maupun 2026 secara bertahap.
Paling mendesak pembenahan pelabuhan kapal cepat dan pelabuhan klotok (kapal kayu) sebagai fasilitas umum jalur keluar masuk perairan dari Kota Balikpapan ke Kota Samarinda atau Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca juga: Napas pesisir dalam genggaman akar mangrove
"Pelabuhan itu juga bisa menjadi jalur untuk menuju IKN di Kecamatan Sepaku. Tapi, pembenahan kawasan pesisir membutuhkan biaya besar perlu dilakukan bertahap sesuai skala prioritas," katanya.
Dalam perencanaan pembenahan kawasan pesisir ada area menjadi destinasi wisata, pusat usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga lokasi penyeberangan antardaerah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyiapkan perencanaan penataan kawasan pesisir, kata dia, mencakup pembangunan pelabuhan, penataan kawasan Kayu Api hingga Kerok Laut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan sinyal bakal membantu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, karena juga memiliki kewenangan pengelolaan dan perizinan pelabuhan.
Pelaksanaan penataan dan pembenahan kawasan pesisir masih menunggu kepastian anggaran, karena sudah masuk pokok pembahasan anggaran, demikian Raup Muin.
Baca juga: Unmul berdayakan petambak pesisir Kukar lewat inovasi tambak mangrove
