Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi I DPRD Kaltim menggelar konsultasi dan rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Selasa (17/3).
Dalam pertemuan yang menghadirkan seluruh komisioner KPID tersebut terdapat beberapa masalah yang disampaikan kepada DPRD. Salah satunya adalah mengenai program siaran yang mendidik masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Josef mengatakan pertemuan tersebut merupakan langkah-langkah Komisi I dalam menjalin kerjasama dengan mitra kerja. Memang selama ini Komisi I selalu melakukan koordinasi dengan beberapa mitra kerja serta sharing permasalahan, terutama hal yang menjadi penghambat kinerja dari masing-masing lembaga. Dengan demikian jalinan kerjasama antar lembaga tersebut dapat berjalan baik dan saling mendukung.
Pada pertemuan tersebut Ketua KPID Kaltim Zainal Abidin mengungkapkan memang terdapat berbagai masalah yang sedikit menghambat KPID dalam hal memaksimalkan kinerja. Masalah anggaran menjadi hal yang paling utama. Dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan dewan yang sebagaimana fungsi kerjanya selain pengawasan juga sebagai fungsi penganggaran dapat membantu agar kinerja KPID dapat maksimal.
Melalui rapat tersebut KPID Kaltim juga mengusulkan kepada DPRD Kaltim untuk membuat sebuah aturan agar di setiap penyiaran terdapat 10 persen muatan lokal. KPID Kaltim pernah mengusulkan hal itu kepada pemerintah pada 2012, namun tidak mendapat respons karena dinilai kurang prioritas. Padahal muatan lokal daerah sangat penting, terutama dari sisi pendidikan kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi I Syarifah Masitah yang juga hadir pada saat pertemuan mengatakan seharusnya KPID memiliki program-program yang memberikan sebuah ajakan untuk menonton sehat kepada masyarakat, tentunya dengan diawali sosialisasi yang rutin.
Pada akhir rapat Josef berharap program kegiatan yang dilakukan KPID pada saat sekarang mesti dimaksimalkan. Ia juga memberikan dukungan penuh dan memberikan apresiasi untuk kinerja KPID Kaltim.
“Kita sepenuhnya mendukung atas apa yang telah diprogramkan oleh KPID terkait pengawasan tentang penyiaran. Sebagai mitra kerja kita wajib saling memberikan dukungan termasuk mengenai permasalahan anggaran,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/oke)
