Paser (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD setempat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD Paser. Kamis (17/7)
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatangan bersama oleh Bupati Paser Fahmi Fadli, wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, serta Wakil Ketua DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin dan Hendrawan Putra.
"Terkait persetujuan ini sebelum ditetapkan, terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur Kaltim untuk dievaluasi," kata Bupati Paser Fahmi Fadli saat menyampaikan pendapat akhir tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Fahmi berharap semua pihak terutama masyarakat dapat memberikan dukungan dan kritik membangun sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan ataupun tahun yang akan datang.
"Kami menyadari dalam pelaksanaannya banyak dinamika yang terjadi di masyarakat. Ini merupakan sesuatu yang normal dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Paser tahun anggaran 2024 yang merupakan tahun terakhir dari pemerintahan kami sebelumnya," katanya.
Terkait penilaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dan dipertahankan selama 12 tahun ini, ia berkomitmen untuk terus mempertahan prestasi tersebut.
"Kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan ini merupakan hasil kerja keras kita semua dan berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD serta seluruh komponen masyarakat," imbuhnya.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang disampaikan sebelumnya, diketahui bahwa besaran Anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp4,72 triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp4,82 triliun dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp586,46 miliar.
Pada tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar Rp1,09 triliun diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp349,25 miliar, Pendapatan Transfer total sebesar Rp4,28 triliun. dan ain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp188,91 miliar.
"Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3,73 triliun dengan realisasi anggaran sebesar 586,46 miliar rupiah lebih.
Sedangkan pada belanja daerah, meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga total realisasinya sebesar Rp4,90 triliun dari total rencana belanja yang direncanakan sebesar Rp5,38 triliun. (Adv)
