Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) setempat menghentikan sementara pemberian izin pembukaan lahan untuk pembangunan perumahan baru sebagai langkah strategis mengendalikan banjir dari sisi hulu.
“Saya sudah wanti-wanti kepada Disperkim serta perizinan untuk sekarang ini stop pembukaan lahan, khususnya untuk kawasan perumahan,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud di Balikpapan, Kamis (19/6).
Dia menyebutkan langkah tersebut diambil setelah Pemerintah Kota mengevaluasi kembali sejumlah titik genangan yang kembali muncul saat hujan deras mengguyur kota.
Menurutnya banyak genangan terjadi akibat tumpukan sedimentasi dan buruknya daya serap tanah karena alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
“Kita lihat dari hulunya, bagaimana aliran air itu seharusnya ditahan atau diatur sejak awal. Kalau dari atasnya sudah rusak, hilirnya pasti kewalahan,” ujarnya.
Rahmad menegaskan solusi pengendalian banjir tidak cukup hanya dengan normalisasi saluran atau pembangunan drainase di hilir. Tapi harus dimulai dengan memperketat pengendalian tata ruang, terutama dalam pengeluaran izin pemanfaatan lahan.
Meski tidak turun langsung ke lapangan karena mendampingi kunjungan kerja Komisi VI, X, dan XII DPR RI, Rahmad memastikan tim teknis Pemkot telah dikerahkan untuk memantau dan menangani situasi di lapangan.
“Tadi saya harusnya turun, tapi karena menemani beberapa komisi, jadi saya minta PU dan tim lain tetap cek langsung lapangan. Sudah saya minta antisipasi cepat,” katanya.
Pemerintah Kota juga sedang menyiapkan tindakan cepat, seperti pengerukan sedimentasi dan pembukaan saluran yang tersumbat, sebagai respons terhadap hasil pantauan teknis di lapangan.
Rahmad juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengatasi persoalan banjir secara kolektif.
Dia mengingatkan bahwa saluran-saluran air yang tersumbat sampah turut memperparah genangan air di sejumlah titik.
“Saya imbau kepada masyarakat tetap peduli terhadap lingkungan masing-masing. Jangan buang sampah sembarangan, genangan itu banyak yang terjadi karena saluran tertutup sampah,” ucapnya.
Untuk mendukung sistem pengelolaan air secara keseluruhan, Pemkot juga telah membuka Bendungan pengendali (Bendali) di belakang Pasar Segar, Balikpapan Utara.
Dia berharap hal tersebut dapat bekerja secara maksimal dalam mengatur aliran air dari kawasan hulu ke hilir.
“Kita juga sudah membuka Bendali yang ada di belakang Pasar Segar. Kita berharap itu nanti akan berfungsi secara normal dan maksimal,” ujarnya.
Rahmad menyebutkan bahwa banjir menjadi momok warga dan menjadi isu tahunan yang selalu muncul saat hujan deras mengguyur kota. Dengan pengendalian yang tepat sejak dari hulu dan sinergi lintas sektor, maka dampaknya dapat dikurangi secara bertahap.
“Masalah banjir bukan hal baru. Ini persoalan yang selalu muncul tiap kali hujan deras, dan itu dirasakan langsung oleh saudara-saudara kita. Tapi kalau semua kompak dan bekerja dari hulu ke hilir, kita bisa hadapi ini bersama-sama,” katanya.
Dia memastikan kebijakan penghentian sementara izin pembukaan lahan tetap berlaku sampai pemerintah daerah menyelesaikan evaluasi tata ruang dan memastikan ada pengendalian kuat terhadap daya dukung lingkungan.
“Jangan sampai pembangunan justru mengorbankan fungsi ekologis yang harusnya melindungi kita semua. Ini yang terus kami perketat,” tutup Rahmad. (Adv).
