Samarinda (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltim membentuk Kelompok Kerja (Pokja) percepatan perhutanan sosial sebagai komitmen untuk melestarikan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Kepala Dishut Kaltim Joko Istanto di Samarinda, Selasa, menjelaskan pembentukan pokja ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial.
"Pokja PPS memainkan peran penting untuk menjamin program yang digagas pemerintah dapat berjalan lancar dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pokja ini pun bertugas mempercepat identifikasi lahan, melakukan pendampingan masyarakat, hingga memberikan edukasi tentang pengelolaan hutan berbasis sosial yang berkelanjutan.
Diketahui perhutanan sosial bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara produktif, baik melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, maupun hutan adat.
“Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang memberdayakan masyarakat sekitar. Program ini tidak hanya membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga menjaga kelestarian hutan dan melestarikan budaya lokal,” imbuhnya.
Kaltim berpotensi besar untuk mengembangkan perhutanan sosial. Oleh karena itu, Joko Istanto juga menekankan bahwa sinergi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk merealisasikan program ini.
“Kami melibatkan masyarakat lokal, LSM, hingga akademisi untuk memastikan program ini berkelanjutan. Kolaborasi adalah kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan ekosistem hutan,” jelasnya.
Selain itu, Pokja juga akan mendampingi masyarakat dalam proses pengajuan izin perhutanan sosial kepada pemerintah.
Pendampingan ini penting agar masyarakat memahami tata cara pengelolaan hutan yang baik, memanfaatkan sumber daya secara bijak dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Adapun program perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan, sekaligus mempercepat target Kaltim untuk menjadi provinsi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga mendukung komitmen global Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan emisi karbon.
“Kami optimis program ini akan memberikan hasil positif, baik dari segi pelestarian lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kita dapat menjaga warisan alam ini untuk generasi mendatang,” kata Joko.
Dishut Kaltim berharap, melalui program perhutanan sosial yang terarah dan terencana, hutan di Bumi Etam tetap lestari dan menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi kehidupan.
Dishut Kaltim bentuk pokja percepatan perhutanan sosial
Rabu, 15 Januari 2025 6:47 WIB
Pokja PPS memainkan peran penting untuk menjamin program yang digagas pemerintah dapat berjalan lancar dan berdampak nyata bagi masyarakat