Disbun Kaltim dorong hilrisasi produk perkebunan menuju pasar modern

Kami ingin petani memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dengan bertransformasi menjadi produsen barang jadi

Samarinda (ANTARA) - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat hilirisasi produk perkebunan dengan memfasilitasi para pelaku usaha binaan melalui gerai resmi "Toko Kebun " dalam upaya mendorong jangkauan ritel pasar modern.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Kaltim, Taufiq Kurrahman, di Samarinda, Jumat, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 30 pelaku usaha yang rutin memasok hampir 60 varian produk olahan.

"Kami ingin petani memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dengan bertransformasi menjadi produsen barang jadi," ujarnya.

Taufiq memastikan seluruh produk di Toko Kebun telah memenuhi standar kelayakan edar, termasuk izin PIRT dan sertifikasi halal. Standar ketat ini diberlakukan agar produk lokal mampu bersaing secara kualitas di pasar yang lebih luas.

Untuk memperluas jangkauan pemasaran, Disbun Kaltim aktif bersinergi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga non-pemerintah melalui ajang promosi dan pameran.

Analis Kebijakan Disbun Kaltim, Marinda Asih Ramadhaniah, menambahkan bahwa strategi saat ini difokuskan pada penguatan pasar domestik di Kalimantan Timur.

Ia mengatakan, langkah ini diambil untuk menyiasati tantangan harga produk lokal yang cenderung lebih tinggi dibandingkan produk serupa dari luar daerah, seperti gula aren dari Jawa.

Beberapa komoditas unggulan yang telah sukses menembus pasar antara lain Kopi Linggang dari Kutai Barat dan Gula Aren dari Penajam Paser Utara (PPU).

Produk-produk tersebut kini tidak hanya tersedia di Toko Kebun, tetapi juga tersebar di jaringan ritel modern seperti Auto Swalayan, Planet Swalayan, dan Yugo Market.

Guna memudahkan distribusi bagi petani di daerah terpencil, Disbun menerapkan sistem konsinyasi. Selain itu, setiap kemasan produk diberi label khusus "Toko Kebun" sebagai jaminan kualitas.

"Pelabelan ini sangat krusial untuk melindungi konsumen dari risiko produk oplosan, terutama pada komoditas rentan seperti lada hitam dan gula aren," tegas Marinda.