Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pembangunan sarana sanitasi sehat di 10 kabupaten dan kota melalui penguatan koordinasi antar-daerah dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi.
"Provinsi fokus pada pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah regional," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda di Samarinda, Sabtu.
Ia melanjutkan, beberapa contohnya adalah sanitasi di Loa Janan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan SPAM Bontang - Kutai Timur.
Nanda menambahkan, pembangunan sistem sanitasi regional dirasa kurang efektif karena jarak antar-kabupaten/kota di Kaltim yang cukup jauh.
"Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait pembagian bertanggung jawab atas sanitasi di wilayah masing-masing," ujarnya
Meskipun demikian, provinsi terus memberikan bimbingan dan pelatihan kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat.
"Setiap tahun kami memberikan pelatihan dan bimbingan terkait sanitasi kepada kabupaten/kota dan masyarakat. Targetnya, 100 persen akses sanitasi layak dapat tercapai pada tahun 2025," jelas Nanda.
Nanda menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mencapai target tersebut, mengingat masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim Jaya Mualimin menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dalam meningkatkan kualitas sanitasi daerah.
"Program SBS bertujuan untuk mewujudkan akses sanitasi yang aman dan higienis bagi seluruh masyarakat," tegas Jaya.
Ia menjelaskan bahwa akses sanitasi yang aman dan perilaku hidup bersih merupakan fondasi penting untuk menjaga kesehatan masyarakat.
"Tinja yang dikelola dengan aman dapat mengurangi risiko berbagai penyakit, seperti diare, kolera, hingga stunting pada balita," paparnya.
Berdasarkan data Dinkes Kaltim per 18 November 2024, capaian program SBS di tingkat kabupaten/kota menunjukkan hasil yang bervariasi. Kota Bontang, Samarinda, dan Balikpapan telah mencapai 100 persen Kelurahan SBS.
"Namun, masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jamban tanpa septik tank yang memadai. Di Kota Bontang terdapat 1.989 rumah tangga, Samarinda 4.180 rumah tangga, dan Balikpapan 4.116 rumah tangga," rinci Jaya.
Kabupaten Berau juga telah mencapai 100 persen desa dan kelurahan SBS, namun masih terdapat 2.554 rumah tangga dengan kondisi serupa.
Beberapa kabupaten masih berada di bawah target 100 persen capaian SBS, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (83 persen), Mahakam Ulu (68 persen), Kutai Barat (34 persen), Kutai Timur (52 persen), Paser (64 persen), dan Kutai Kartanegara (41 persen).
"Kami terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat program SBS melalui berbagai upaya, termasuk pemicuan perubahan perilaku masyarakat, penyediaan fasilitas sanitasi, dan penguatan koordinasi lintas sektor," tegas Jaya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur telah melaksanakan penandatanganan komitmen percepatan stop buang air besar sembarangan.
