Pemkab Kukar bangun jejaring untuk kedaulatan pangan nasional

Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, membangun jejaring dengan Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (YKBBI) dan pihak terkait untuk membangun kedaulatan pangan bukan hanya untuk daerah tapi juga untuk nasional.

"Dalam hal ini, kami telah melakukan penandatanganan komitmen dukungan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045," ujar Sekretaris Kabupaten Kukar Sunggono, di Tenggarong, Senin.

Ketahanan pangan ini akan diwujudkan melalui program pertanian berkelanjutan, yaitu dengan pembangunan SDM unggul di daerah dan korporasi pertanian baik tanaman pangan, peternakan, perikanan, kelautan, dan energi terbarukan.

Penandatangan komitmen tersebut telah pihaknya lakukan saat acara Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Kerja YKBBI, digelar di Yogyakarta, Sabtu (24/8/2024).

Di acara tersebut Pemkab Kukar diundang untuk diskusi dengan Menteri Perikanan dan Kelautan RI 2001-2004 Prof Rokhmin Dahuri, bersama beberapa bupati dan wakil bupati terkait rencana pembentukan Forum Purna Kepala Daerah dan masalah kedaulatan pangan Indonesia.

Komitmen ini selaras dengan program yang dicanangkan Bupati Kukar Edi Damansyah, yakni program Pemda Kukar ingin menjadi Lumbung Pangan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga melalui jejaring dalam mwujudkan ketahanan pangan nasional, tentu akan mampu mewujudkan lumbung pangan.

Secara regional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, produksi padi di Provinsi Kaltim sepanjang 2023 mencapai 226,97 ribu ton gabah kering giling (GKG).

Dari jumlah ini, produksi terbanyak berasal dari Kabupaten Kukar yang mencapai 115,1 ribu ton GKG, berada di peringkat kedua adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah 45,1 ribu GKG, ketiga dari Kabupaten Paser sebanyak 28,61 ribu GKG, dan sisanya dari kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan data tersebut, maka Kukar merupakan daerah yang paling banyak memiliki luas lahan tanaman padi sehingga mampu memproduksi padi terbanyak, namun secara regional masih mendatangkan beras dari luar provinsi untuk mencukupi kebutuhan pangan Kaltim.

Untuk itu, Pemkab Kukar terus melakukan berbagai cara agar produksi pangan, salah satunya padi terus meningkat agar ke depan Kaltim tidak perlu mendatangkan bahan pangan dari daerah lain, karena pertanian dalam arti luas mampu dicukupi dari Kukar.

"Kedaulatan pangan di Indonesia akan dibangun melalui jejaring Forum Purna Kepala Daerah. Hal ini sesuai hasil diskusi dengan Dahuri, bupati, dan wakil bupati saat pertemuan di Yogyakarta saat itu," katanya.