Pj Gubernur Kaltim: Pemerintah perlu peta kebutuhan tenaga kerja

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan pemerintah membutuhkan data yang akurat terkait dengan tenaga kerja atau peta tenaga kerja sehingga bisa memberikan intervensi untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Oleh karena itu, Akmal Malik di Samarinda, Selasa, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyusun peta jalan terkait dengan kebutuhan tenaga kerja.

“Pak Rozani (Kepala Disnakertrans Kaltim), saya mau ada roadmap kebutuhan tenaga kerja,” katanya saat menerima jajaran serikat pekerja di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim Kompleks Odah Etam, Selasa.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menyatakan keinginan mengetahui kebutuhan tenaga kerja di Kaltim.

Peta jalan itu, katanya, nantinya bisa menjelaskan seberapa banyak tenaga kerja terampil yang sudah bekerja antara lain di perusahaan-perusahaan pertambangan, perkayuan, perkebunan, dan perkapalan.

Peta tenaga kerja itu harus menggambarkan tingkatan tenaga kerja yang terserap di perusahaan-perusahaan di Kaltim.

“Berapa grade (tingkatan) yang bisa kita penuhi. Peta itu penting. Supaya kita tahu perkembangannya dan bisa menyiapkan untuk peningkatannya,” ucap Akmal Malik.

Peta tenaga kerja itu juga harus menggambarkan kondisi tingkatan, antara lain di sektor pertambangan, perkayuan, perkebunan, dan perkapalan.

“Ini penting agar kita terstruktur membina pekerja,” kata dia.

Untuk peningkatan kualitas pekerja, tahun ini Disnakertrans telah menyiapkan alokasi 30 orang.

Akmal juga mengajak serikat pekerja dan perusahaan berpartisipasi dalam perumusan peta jalan ketenagakerjaan tersebut, sebab kinerja pekerja secara langsung juga akan berdampak pada gerak maju perusahaan.

“Yang penting kita mulai. Jangan bilang banyak. Kalau kemampuan kita 10, kita kerjakan 10. Jangan hanya rencana, apalagi tidak dipikirkan,” katanya.

Ia menyatakan tentang penyerapan tenaga kerja di daerah itu.

“Saya tidak ingin memberi ruang untuk by pass dan by pass (jalan pintas). Saya mau tenaga-tenaga dari sini yang bekerja di sini. Serapan tenaga kerja kita rendah, karena grade kita kalah,” katanya.

Ia menilai bahwa kesan jalan pintas terkait dengan penyerapan tenaga kerja itu tidak banyak, akan tetapi jika diakumulasikan jumlahnya pasti banyak.

"Contoh pekerja IKN. Waktu pulang tidak bersamaan. Kelihatan waktu kembali dari pulang kampung. Penerbangan penuh," ucap Akmal Malik.

Pertemuan dihadiri Ketua FSP Kahutindo Kaltim Sukarjo, Ketua FSP KEP Kaltim Hamka dan Ketua KSBSI Kaltim Bambang Setiono.