Samarinda (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membahas pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari ancaman siber sosial.
Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim Hari Dermanto menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu Provinsi Kaltim dan BSSN dalam mengawasi dan menangani serangan siber dan hoaks di media sosial yang berkaitan dengan kepemiluan.
"Kami sangat mengapresiasi kehadiran BSSN di sini karena kami membutuhkan dukungan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang siber," kata Hari di Samarinda, Jumat.
Hari berharap BSSN dapat membantu kami dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menindaklanjuti serangan siber dan hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi di Kaltim
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan dan integrasi data terkait dengan kampanye dan pelanggaran yang terjadi di media sosial.
Namun, dia mengakui bahwa tantangan di bidang siber sangat kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
"Kami juga berharap BSSN dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat lebih kritis dan cerdas dalam menggunakan media sosial," ucapnya.
Data Bawaslu Provinsi Kaltim, kata dia, harus mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Data harus sesuai dengan realitas di lapangan, tidak boleh ada rekayasa atau manipulasi," kata Hari.
Hingga saat ini, lanjut dia, pelanggaran yang terjadi, baik secara langsung maupun melalui media sosial (medsos), termasuk landai atau bisa dibilang tenang-tenang saja.
"Alhamdulillah, situasi di Kaltim masih kondusif, tidak ada gejolak atau konflik yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024," ujarnya.
Ia mengimbau seluruh masyarakat Kaltim untuk menjaga situasi tenang dan kondusif hingga hari perhitungan suara pada hari Rabu, 14 Februari mendatang.
"Mari bersama-sama kita awasi Pemilu 2024 agar berjalan jujur, adil, dan demokratis. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Mari gunakan hak pilih kita dengan bijak," tuturnya.
Sebelumnya, BSSN telah menggelar peninjauan keamanan siber dan sandi untuk Pemilu 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari upaya mengawal penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
Peninjauan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Sufian Agus dan Tim Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN Kaltim yang dipimpin oleh Yan Hadynoer.
Yan Hadynoer menyebutkan beberapa kerawanan yang mungkin timbul dalam pengelolaan data Pemilu 2024 seperti serangan siber, kebocoran data, manipulasi data, dan penyebaran hoaks.
"Kami berharap peninjauan ini dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi-potensi ancaman siber dan sandi yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024," ujarnya.
Ia lantas mengutip pernyataan Kepala BSSN yang menyebutkan bahwa perang di ranah siber merupakan perang semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
"Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus memperkuat ruang siber nasional," katanya.
Peninjauan keamanan siber dan sandi Pemilu 2024, kata dia, merupakan salah satu program BSSN dalam meningkatkan kesiapan dan kapabilitas dalam menghadapi tantangan siber dan sandi pada era digital.
