Banjir Tak Teratasi, Ibukota Kaltim Pindah Saja

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Banjir masih menjadi momok paling menakutkan bagi masyarakat Samarinda. Meski sudah putus asa dan terbiasa dengan kondisi yang tidak mengenakkan itu, hingga kini tak ada aksi nyata yang mencerminkan keseriusan pemerintah mengatasinya.

Beragam alasan justru dikemukakan mulai alasan geografis, minimnya ruang drainasi dan lain sebagainya. Dimedia bahkan pemkot Samarinda terang-terangan “menyerah” mengatasi  banjir.

 Padahal banyak kalangan menilai, pemkot belum maksimal dalam proses mengatasinya. Keseriusan pemkotpun banyak diperdebatkan warga. Jika sudah begitu, persoalan pelik seperti benang kusut ini tak akan pernah terurai.

Demikian tanggapan , Anggota DPRD Kaltim, Sudarno. Ia pun melontarkan ide yang sebenarnya sudah beberapa kali digaungkan. “Jika pemkot Samarinda tidak bisa mengatasi banjir, sebaiknya ibukota Kaltim dipindah saja,” tegasnya.

Apa yang dilontarkannya bukan tanpa alasan. Menurutnya, Ibukota provinsi merupakan kota utama meskipun bukan kota terbesar,  harusnya menjasi yang paling aman, indah dan termasuk tidak banjir setiap turun hujan. “Persoalan banjir Samarinda ini seperti tak akan pernah teratasi padahal selalu dianggarkan khusus,” tambahnya.

Politikus PDIP ini menuturkan, akibat bencana yang tak lagi musiman itu roda perekonomian kota terutama dijalur terparah banjir, menjadi lumpuh. Padahal sebagai Ibukota Provinsi Kaltim, Samarinda menjadi pusat perekonomian, bisnis dan juga pemerintahan.

 Samarinda juga sebutnya, harusnya menjadi teladan bagaimana pemerintahnya mengatasi permasalahan dan menjadi contoh daerah lainnya. Salah satunya, upaya keras dan serius dalam menangni banjir tersebut. Padahal daerah lain seperti Makassar dan Surabaya secara bertahap berhasail dalam mengatasi banjir yang juga pernah menjadi persoalan panjang daerah mereka.

“Melihat kondisi banjir di Samarinda yang tak kunjung bisa diatasi. Samarinda tidak lagi layak dijadikan sebagai ibukota Provinsi Kaltim. ketegasan dan keseriusan pemerintah yang harusnya bisa menghasilkan kondisi berbeda, rasanya tak bisa diandalkan lagi. Sudah saatnya ibukota provinsi ini pindah ketempat yang lebih aman dari bencana banjir,” tuturnya.

Sudarno menambahkan banjir yang melanda Kota Samarinda akibat buruknya sistem drainase serta pengupasan lahan oleh aktivitas pembanguan perumahan dan tambang. Program semenisasi yang begitu digemborkan pun tak lantas menjadi solusi.

Dibeberapa area malah menambah permasalahan karena saluran drainasenya justru tertutup. Belum lagi masalah baru genangan banjir dan lumpur beralih masuk kerumah warga dikarenakan posisi jalan yang disemenisasi lebih tinggi posisinya.

"Banyak kawasan resapan air yang dibuka untuk area pembangunan dan tambang sehingga wilayah resapan air untuk menahan banjir semakin berkurang. Kondisi itu diperparah buruknya sistem drainase sehingga jika terjadi hujan meski bukan musimnya,  air langsung menggenangi jalan dan kawasan permukiman warga," lugasnya. ( Humas DPRD Kaltim/lin/dhi)