"Program rehabilitasi mangrove di Kaltim melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengelolaan Cagar Alam Teluk Adang, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Dinas Perikanan, Yayasan Mangrove Lestari, Planet Urgensi, serta masyarakat dan pelaku usaha seperti Inhutani Batu Ampar," kata Encek kepada ANTARA di Samarinda, Selasa.
Encek mengatakan pemanfaatan mangrove di Kaltim juga meluas ke sektor pariwisata dan perikanan, dengan produk olahan seperti sirup dan kripik mangrove sebagai alternatif pendapatan masyarakat dari pelestarian kawasan pesisir itu.
"Saat ini hutan mangrove tersebar di pesisir Kabupaten Paser, PPU, Balikpapan, Kutai Kartanegara (khususnya Delta Mahakam), Kutai Timur, Bontang, dan Berau. Hutan-hutan mangrove itu memberikan jasa lingkungan yang berharga bagi masyarakat setempat," kata Encek
Dengan upaya bersama, lanjutnya, realisasi rehabilitasi mangrove yang ditargetkan 27.000 hektare hingga 2024 diharapkan dapat terus berlanjut, dan memberikan manfaat ekologis dan ekonomis bagi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan.
Baca juga: DKP Kaltim gandeng kelompok nelayan tanam 50 ribu bibit mangrove
Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan dan Papua BRGM Agung Rusdiyatmoko mengatakan kondisi mangrove Indonesia berdasar Peta Mangrove Nasional Tahun 2021 seluas 3.364.080 hektare, dengan kerapatan lebat mencapai 92,78 persen, sedang 5,60 persen dan jarang 1,62 persen.
“Mengacu pada Peta Mangrove Nasional juga terdapat informasi tentang potensi habitat mangrove seluas 756.183 hektare, yang terdiri dari area tambak, lahan terbuka, area mangrove terabrasi, area terabrasi, dan tanah timbul," kata Agung.
“Areal - areal tersebut dapat menjadi target kegiatan rehabilitasi dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian tumbuh mangrove” Lanjut Agung.
BRGM, menurut Agung, memiliki tugas pokok untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi, salah satunya di Kalimantan Timur.
"Kami juga mendapat dukungan dari beberapa perusahaan untuk kegiatan rehabilitasimangrove, seperti Pertamina Foundation, PT Indika, dan PT Freeport. Mereka juga ada kegiatan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, dan kebetulan Kalimantan Timur menjadi salah satu sasaran kegiatan mereka," katanya.
Baca juga: KLHK: Keterlibatan masyarakat kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove
Agung menjelaskan skema pendanaan rehabilitasi mangrove, ada beragam mekanisme seperti APBN/APBD, daNa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), investasi, serta kewajiban terhadap pihak lain.
"Selama ini yang kami lakukan masih dengan APBN. Tapi, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang berpotensi untuk membantu percepatan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur," tuturnya.
Sementara, Guru Besar IPB University dan Kepala Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Rizaldi Boer menjelaskan ekosistem mangrove dan gambut memiliki peran penting dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan lahan.
"Ekosistem mangrove dan gambut sangat kaya akan kandungan karbon sehingga restorasi dan rehabilitasi keduanya akan berkontribusi dalam upaya menurunkan emisi GRK di sektor kehutanan dan lahan," ujar Prof Rizaldi.
Menurut pakar klimatologi itu, cadangan karbon mangrove yang ada di kawasan muara sungai rata-rata mencapai lebih dari 1.000 ton karbon per hektare dan mangrove di laut sekitar 990 ton karbon per hektare. Cadangan itu lebih besar dari karbon di hutan primer yang mencapai 300 ton karbon per hektare.
"Itulah kenapa sekarang ini ekosistem mangrove menjadi perhatian dunia. Sebelumnya, ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang kurang mendapat perhatian, tapi ternyata perannya begitu besar," tutur Prof Rizaldi.
Baca juga: BRGM sejahterakan masyarakat Kaltim lewat rehabilitasi mangrove
