Balikpapan (ANTARA) - Polresta Balikpapan melaksanakan simulasi pengamanan Pemilu 2024 untuk melihat langsung kesiapan personel dalam menghadapi berbagai gangguan yang mungkin terjadi.
“Kami siap dengan segala kemungkinan, seperti menghadapi aksi massa, termasuk juga pengamanan objek-objek vital nasional yang banyak terdapat di sini,” kata Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.
Dalam simulasi pengamanan kota (sispamkota) dan deklarasi Pemilu Damai di halaman Dome, Jalan Ruhui Rahayu, Kapolresta menunjukkan bagaimana polisi mengatasi berbagai peristiwa yang mungkin terjadi di dalam rangkaian tahapan pemilu.
Untuk itu, polisi mengerahkan kekuatan personel sejumlah yang diperlukan. Dalam beberapa kali simulasi, tidak kurang dari satu batalyon atau 500 personel bisa diturunkan. Apalagi dalam pengamanan Balikpapan, pihaknya juga berkoordinasi dengan TNI.
Menurut Anton, Balikpapan memiliki indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP) di angka tiga, yang rendah. Artinya suasana Kota Minyak hampir selalu aman dan kondusif, bahkan pada momen-momen yang rawan seperti pemilu. Namun demikian, pihaknya tetap tidak boleh lengah.
“Kami tidak ingin berspekulasi,” tegas Kapolres.
Sesuai agenda nasional, pada tahun 2024 akan berlangsung pemilu serentak, di mana pada bulan Februari akan diselenggarakan pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan kota, anggota-anggota DPD, dan dilanjutkan pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan pemilihan wali kota.
Penyelenggaraan agenda politik yang demikian besar tersebut memiliki potensi kerawanan yang berlipat-lipat.
Sebelumnya dalam penjelasan awal kegiatan sispamkota tersebut, Anton memaparka pada setiap tahapan pemilu, selalu ada potensi konflik sosial yang bisa mengganggu kamtibmas. Saat kampanye, masa tenang, hingga pengumuman pemenang pemilu, semuanya dapat mempengaruhi psikologi massa pendukung sehingga mudah dibenturkan.
Karena itu, polisi menggelar sispamkota ini untuk berlatih langsung mengatasi situasi yang mungkin terjadi, dengan skenario yang paling realistis.
“Dimana peragaan ini mensimulasikan unsur pelaku yang akan terlibat, bertujuan untuk memberikan gambaran tindakan pengamanan yang akan dilakukan di tahapan-tahapan pemilu,” demikian Anton.
