Samarinda (ANTARA) -
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meminta agar momen transisi kepemimpinan kepala daerah di provinsi setempat tidak diisi dengan hal-hal yang bernuansa politis, melainkan fokus pada kepentingan program pembangunan.
“Saya kira momen transisi gubernur nanti jangan diisi hal-hal bernuansa politis tapi bernuansa kepentingan program,” kata Isran Noor saat ditemui di Samarinda, Jumat.
Ia mengatakan program-program yang sudah disusun bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi sudah ada dan tinggal dilanjutkan oleh penjabat (Pj) gubernur nantinya.
“Tidak ada yang prioritas hanya yang sudah diprogramkan oleh saya bersama wakil gubernur itu semua prioritas,” ujar Isran.
Masa jabatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi akan berakhir pada 1 Oktober 2023 atau tinggal beberapa bulan lagi. Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kaltim sendiri baru akan digelar pada 2024 mendatang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan sudah ada lima nama calon penjabat (Pj) gubernur Kaltim yang dibicarakan secara internal oleh pihaknya. Semua nama itu segera diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami sudah bicarakan secara internal, ada lima nama yang sudah masuk,” ucap Hasanuddin.
Meski ada lima nama namun Ia belum bersedia menyebutkan lima nama tersebut.
Ia menjelaskan, jika mengikuti peraturan perundang-undangan, kemungkinan ada beberapa nama yang mestinya tidak masuk. Seperti ada nama yang masuk kategori jabatan fungsional, bukan struktural.
“Tapi demi untuk kesetaraan, keadilan sosial kami akan tetap masukkan. Sepanjang itu masih bisa lima nama,” tutur Hasanuddin.
Hasanuddin menambahkan, jika ada petunjuk teknis harus tiga nama maka pihaknya akan menyetorkan sebanyak tiga nama. Saat ini, pihaknya masih mengaku menunggu karena belum ada perintah dari Kemendagri.
Seperti diketahui lima nama calon Pj Gubernur Kaltim yang telah beredar masuk bursa diantaranya Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Abdunnur, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri Akmal Malik, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, dan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin.
