Rp31,71 Triliun Realisasi Investasi Kaltim 2013

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Realisasi investasi sepanjang 2013 yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur Rp31,71 triliun dari target Rp34,5 triliun.

"Meskipun belum mencapai target, tetapi tetap harus disyukuri karena capaian investasi 2013 masih lebih tinggi dibandingkan 2012 sebesar Rp30,48 triliun, atau terjadi peningkatan 4,03 persen," ucap Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim, Diddy Rusdiansyah di Samarinda, Selasa.

Capaian realisasi investasi Kaltim 2013 tersebut diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp18,411 triliun, sedangkan yang diperoleh dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp13,299 triliun atau 1,385 juta Dolar Amerika.

Dia juga mengatakan bahwa dalam kegiatan PMDN, Provinsi Kaltim berada di posisi kedua secara nasional setelah Jawa Timur, sedangkan untuk realisasi PMA masih harus ditingkatkan karena masih berada di posisi 11 secara nasional.

Menurutnya, PMA yang masuk ke Kaltim masih stabil, sementara di sejumlah daerah di Jawa, Papua, dan Sulawesi terjadi peningkatan sangat tinggi, khususnya berkaitan dengan kegiatan usaha smelter (industri pertambangan), tetapi ke depan PMA Kaltim diperkirakan akan terus naik karena hingga saat ini masih menjadi daerah tujuan investasi.

Sedangkan jumlah tenaga kerja formal yang terserap dari keseluruhan tambahan proyek PMDN maupun PMA mencapai 6.744 orang, yakni untuk PMDN terserap 2.453 tenaga kerja dan untuk PMA terserap 4.291 pekerja yang di dalamnya terdapat termasuk tenaga asing 61 orang.

Pihaknya terus berusaha melakukan terobosan dalam meningkatkan investasi baik dari PMA maupun PMDN, termasuk potensi investasi non fasilitas yang selama ini tidak terdata dengan baik.

Hal yang menjadi prioritas dalam pendataan investasi non fasilitas adalah dari pihak swasta, BUMN maupun BUMD, sedangkan dari pemerintah di antaranya untuk proyek-proyek Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Target yang ingin dicapai pada 2014 untuk investasi non fasilitas cukup tinggi yang mencapai Rp10 triliun, sehingga koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan harus terus digalakkan.   (*)