Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengimbau agar lembaga penyiaran yaitu stasiun-stasiun TV dan radio tidak memberikan ruang bagi para pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk tampil di ruang publik.
Imbauan itu disampaikan oleh Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah Budianto agar ruang publik yakni TV dan radio dapat menjaga komitmen untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di medium penyiaran.
"Di program apapun itu, lembaga penyiaran jangan sampai memberikan ruang kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Aliyah saat dihubungi ANTARA, Sabtu.
Berkaca pada data Komisi Nasional Perempuan yang dirilis Maret 2023 terdapat 4.371 laporan kasus kekerasan yang diterima lembaga tersebut, secara khusus kekerasan terhadap istri mencapai 30 persen dari total laporan itu.
Aliyah mengatakan sayangnya kerap kali masih ditemukan lembaga penyiaran khususnya televisi yang permisif dan memberikan ruang untuk figur publik yang melakukan KDRT tampil kembali di layar kaca.
Baca juga: Plt. Menkominfo kukuhkan anggota KPI Pusat dan Dewan Pengawas LPP TVRI
"Kerap kali ditemukan di siaran TV tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga di radio," ujarnya.
Menurutnya apabila kemunculan figur publik yang diketahui memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan ditayangkan kepada publik, maka besar kemungkinan para penyintas dan korban KDRT malah kehilangan semangat dan urung untuk memperjuangkan hak-haknya.
Ia berharap agar hal itu tidak berkelanjutan, lembaga penyiaran bisa lebih bijak dan menayangkan konten edukasi mengenai kesetaraan gender sehingga nantinya kasus KDRT bisa berkurang atau bahkan tidak lagi terjadi di masyarakat.
Di samping itu, KPI pun berkomitmen untuk berkolaborasi dengan lembaga terkait termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) agar dapat meningkatkan konten-konten ramah anak dan perempuan lebih sering muncul di lewat medium penyiaran.
“Kami berharap televisi dan radio menjadi ruang yang ramah bagi perempuan dan anak, termasuk juga bagi perempuan di luar sana yang masih mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan,” tutup Aliyah.
Baca juga: Anggota DPR: Revisi UU Penyiaran bisa kelar sebelum Pemilu 2024
