Samarinda (ANTARA Kaltim)- Fraksi Partai Golkar bersikap kritis dalam Pandangan Umum mengenai Nota Penjelasan Keuangan APBD Kaltim Tahun 2014, sebagaimana disampaikan juru bicaranya Encik Widyani.
“Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan nota keuangan. Di antaranya mengenai kondisi perekonomian Kalimantan timur yang relatif stagnan dibanding tahun lalu,†kata Encik. Hal tersebut, katanya, perlu menjadi perhatian khusus, agar di 2014 mendatang tidak terjadi permasalahan serupa.
Selain itu Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan terkait menurunnya target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 11,84 miliar dibanding target tahun 2013 sebesar Rp 13,84 milyar. Seharusnya, kata dia, terjadi peningkatan, bukan malah penurunan.
Fraksi Partai Golkar juga menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang benar-benar signifikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dan mengevaluasi perusahaan daerah yang belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Pembangunan bidang pendidikan yang direncanakan sebesar Rp 639,41 miliar merupakan program prioritas yang harus terus digalakkan oleh pemerintah provinsi. Kami juga meminta perhatian provinsi terhadap nasib guru-guru honorer yang mengabdi di sekolah swasta yang rata-rata masih memperoleh pendapatan yang rendah dan tidak layak. Termasuk sarana pendidikan yang masih kurang layak untuk kegiatan mengajar,†ucap Encik
Fraksi partai Golkar memberikan pendapat, bahwa pemerintah provinsi perlu fokus dalam program pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya seperti penyelesaian jalan tol, pembangunan jembatan kembar, pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan jalan lintas Kalimantan dan jalan provinsi yang merupakan koridor pengembangan pusat kegiatan nasional.
Sementara juru bicara Fraksi PPP Syaparudin menyampaikan ada beberapa sektor yang menjadi perhatian fraksinya dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran.
“Ada 5 sektor Fraksi PPP sorot,†katanya. Yang pertama infrastuktur. Fraksi PPP mengingatkan pada Pemerintah Provinsi Kaltm agar pengelolaan anggaran pada sektor infrastruktur sebesar Rp3,414 triliun benar-benar memperhatikan efisiensi dan efektifitas pembangunan. Dalam hal ini juga diprioritaskan untuk perbaikan jalan – jalan rusak dari berbagai kelas jalan yang ada.
Selain sektor infrastruktur, dalam sektor pendidikan Fraksi PPP juga meminta perhatian serius pemprov.. Fraksi PPP disebutnya mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur benar – benar memperhatikan mutu pendidikan mulai dari fasilitas fisik, tenaga pendidik dengan alokasi dana sesuai UUD 1945, yakni minimal bahwa 20 persen APBD untuk pendidikan.
Bahkan dari alokasi dana Rp 636,414 miliar untuk peningkatan mutu bagi pendidikan dasar dan menengah masih tergolong rendah. Menurutnya Fraksi PPP masih melihat banyak guru yang disibukkan dengan kelengkapan fortofolio untuk mendapat sertifikasi sehingga kepentingan mendidik acap terbengkalai.
Oleh karena itu ke depan Fraksi PPP ingin mengkaji kembali pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan di kabupaten maupun kota.
Fraksi PPP juga mendesak pemerintah provinsi Kalimantan Timur memberikan kemudahan dalam proses keberpihakan anggaran agar memudahkan para guru untuk mengurus proses sertifikasi tersebut.
Yang ketiga ialah perhatian dalam sektor pelayanan kesehatan, karena Fraksi PPP masih belum melihat adanya transparansi dari pelayanan di RSUD. Apalagi terhembus kabar masih banyaknya terjadi diskriminasi pelayanan.
Dalam sektor pertanian, pemandangan umum dari Fraksi PPP masih melihat banyaknya permasalahan terkait dengan pertanian arti luas. Khususnya dalam bidang perkebunan sawit dimana kurang adanya pelaksanaan koordinasi komitmen bagi hasil antara perusahaan dan petani.
“Yang terakhir ialah mengenai sektor kelistrikan dan air minum. Fraksi PPP sangat mendesak pemerintah untuk bekerja sama dengan PLN agar bisa merealisasikan satu juta sambungan di Kalimantan Timur, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Demikian juga dengan kualitas air bersih. Banyak air yang kualitasnya masih sangat kotor mengalir ke rumah – rumah warga. Fraksi PPP mendesak pemerintah segera melakukan pengawasan,†kata Syaparudin. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/met)
Golkar-PPP Sorot Kesejahteraan Guru
Selasa, 26 November 2013 22:58 WIB