Pemprov Kaltim dapat apresiasi Mendagri tekan inflasi 4,90 persen

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim HM Syirajudin saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang dipimpin Mendagri RI Jenderal Pol Purn Tito Karnavian melalui virtual. (Biro Adpim Pemprov Kaltim)

Ini merupakan penurunan inflasi yang signifikan menurut Mendagri dan contoh bagi provinsi lainnya, sehingga turut mampu menurunkan inflasi di masing-masing daerah

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian karena telah mampu menekan inflasi di daerah hingga mencapai 4,90 persen.

“Ini merupakan penurunan inflasi yang signifikan menurut Mendagri dan contoh bagi provinsi lainnya, sehingga turut mampu menurunkan inflasi di masing-masing daerah,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim HM Syirajudin dalam keterangan resmi di Balikpapan, Kamis.

Syirajuddin turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipimpin Mendagri RI Jenderal Pol Purn Tito Karnavian secara virtual.

Menurut Syirajudin keberhasilan Provinsi Kaltim menekan inflasi berkat adanya kerja keras kedua pemimpin Kaltim, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi yang terus berupaya memberikan motivasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kaltim maupun kabupaten dan kota untuk kreatif meningkatkan ekonomi masyarakat.

Artinya, ekonomi masyarakat bergerak melalui pengembangan UMKM yang signifikan secara berkelanjutan. Seperti adanya pameran UMKM dan Pasar Murah.

“Semoga kondisi ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di bulan-bulan selanjutnya,” harapnya.

Selain mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Mendagri, Syirajudin mewakili Gubernur Isran Noor juga menghadiri Rakor pendalaman isu-isu strategis pembangunan IKN oleh Kepala Staf Kepresidenan, dipimpin Deputi Staf Kepresidenan (KSP) Febri Calvin Tetelepta, di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Balikpapan.

“Dalam kesempatan ini, kami berpesan kepada Kementerian PUPR RI agar mengalokasikan anggaran untuk relokasi masyarakat yang terdampak lahan dalam pengembangan lokasi IKN," katanya menjelaskan.

Syirajuddin berharap masyarakat yang terdampak pada pembangunan IKN tersebut bisa ditempatkan di permukiman baru atau ada pergantian lahan baru.

"Ini sesuai arahan yang diinginkan Gubernur Isran Noor dalam berbagai kesempatan,” tegasnya.

Rapat koordinasi dihadiri Kepala Biro PPOD Siti Soegiyanti dan perwakilan Biro Ekonomi Setda Prov Kaltim serta perwakilan Dinas PUPR Kaltim.