Andi Harun: Bangun kepercayaan masyarakat kepada politisi perempuan

Samarinda (ANTARA) - Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Senin, menekankan pentingnya edukasi yang berkelanjutan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada politisi perempuan.

 
Hal itu disampaikan Andi Harun saat menjadi pembicara pada Webinar Pendidikan Politik Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Kaltim di ruang Multimedia Universitas Muhammadiyah Kaltim (UMKT) di Samarinda.

“Secara paralel terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih meningkatkan kepercayaan politiknya kepada politisi kaum perempuan,” katanya.

Selain itu juga perlu dilakukan roadshow kepada pimpinan partai politik agar para politisi perempuan bisa mendapatkan tempat terbaik yang juga akan mendorong kepercayaan masyarakat kepada politisi perempuan.

Andi Harun mencontohkan banyak tokoh-tokoh perempuan yang sukses memimpin, seperti ibu Neny yang jadi pembicara di webinar ini (Wali Kota Bontang periode 2015-2020). Kemudian di Surabaya ada ibu Khofifah (Gubernur Jatim) dan lain-lain yang bisa menjadi contoh.

Menurutnya, tokoh-tokoh pemimpin perempuan yang berhasil tersebut bisa menjadi endors terhadap upaya meningkatkan kesadaran politik perempuan. Perempuan juga perlu terlibat dalam pengurusan negara dan pengurusan pemerintah.

“Anak-anak kita akan tumbuh dan orang yang paling dekat dengan lingkungan anak adalah ibu. Sehingga keterlibatan dan keberpihakan politik perempuan terhadap semua sektor urusan publik itu menjadi sangat penting,” katanya.

Terkait perlindungan anak, Andi Harun menyampaikan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah sangat tepat karena negara hadir di dalam urusan perlindungan anak Indonesia.

Ia menyebutkan, bahwa masa depan regenerasi ada pada anak-anak. Masa depan itu sendiri terhadap hak hidupnya untuk mendapatkan hak hidup layak di semua sektor. Hak perlindungan, hak pendidikan, hak ekonomi dan seterusnya.

Hal itu menjadi bagian tugas dengan hadirnya negara sekaligus menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat agar sama-sama melakukan upaya perlindungan terhadap anak dan anak penyandang disabilitas.

“Begitu pula upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap semua pelaku kejahatan dan kekerasan anak,” katanya. 

Andi Harun menuturkan, apapun jenis kejahatannya, maka upaya penegakan hukum harus ditegakkan agar memiliki efek jera terhadap pelaku kejahatan dan menjadi instrumen preventif agar menghargai bahkan terlibat langsung dalam upaya perlindungan anak.

Dia juga menyebutkan Pemkot Samarinda di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membangun rumah perlindungan anak yang lokasinya dirahasiakan.

“Miris sekali waktu berkunjung ke sana. Rata-rata anak disana adalah korban pelecehan seksual,” ucapnya.

Dikemukakan Andi Harun selama dua tahun kepemimpinannya, sudah dua tahun berturut pula meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya.

Selain itu Pemkot Samarinda juga pro terhadap penyandang disabilitas. Hal itu bisa dilihat kalau datang ke balai kota, nanti bisa bertemu dengan pegawai Pemkot yang disabilitas, begitu pula di pegawai kelurahan dan kecamatan. Termasuk di rumah jabatan Wali Kota Samarinda.

Pada acara Webiner, selain Andi Harun, juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan mantan Wali Kota Bontang periode 2015-2020 dr Neni Moerneni, Ketua PW Muhammadyah Kaltim Suyatman dan ketua PWA Kaltim Noor Hurriyati.