DPMPD Kaltim targetkan lima besar IDM tahun 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, HM Syirajudin (Humas Pemprov Kaltim)

Capaian ini tidak lepas keterlibatan dan peran DPMPD Kaltim, DPMD/DPMK, dan Tenaga Pendamping Profesional yang melakukan pendampingan di desa. Diharapkan IDM kita terus meningkat kedepannya, sehingga rangking secara nasional juga ikut meningkat,

Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, HM Syirajudin menargetkan adanya kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 menuju peringkat lima besar nasional.

“Pada tahun 2021 IDM Kaltim berada di peringkat enam besar, kita berharap tahun ini bisa lebih baik minimal bisa tembus posisi lima besar,” kata HM Syirajudin di Samarinda, Rabu.

Dia menjelaskan Provinsi Kaltim bisa bertahan diposisi enam mengacu pada laporan Tenaga Pendamping Profesional terkait Progres Capaian Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022 per 11 Mei 2022, pukul 14.30 Wita.

Berdasarkan laporan terakhir, Kaltim tetap diperingkat enam nasional bahkan ranking Kaltim masih di atas provinsi lain di Kalimantan.

Karenanya Syirajudin mengapresiasi dukungan semua pihak terhadap peningkatan IDM.

"Capaian ini tidak lepas keterlibatan dan peran DPMPD Kaltim, DPMD/DPMK, dan Tenaga Pendamping Profesional yang melakukan pendampingan di desa. Diharapkan IDM kita terus meningkat kedepannya, sehingga rangking secara nasional juga ikut meningkat," harapnya.

Meskipun, ranking IDM secara nasional bukan menjadi target peningkatan. Tapi, diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terus membaik.

Sebab IDM menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai target pemuktahiran data IDM harus sudah diakses 100 persen di aplikasi IDM pada akhir Mei ini.

Rinciannya, Kabupaten Paser 139 desa dan terverifikasi 137 desa atau 98,56 persen, Kutai Kartanegara 193 desa dan terverifikasi 39 desa atau 20,21 persen, Berau 100 desa dan terverifikasi 10 desa atau 10 persen, serta Kutai Barat 190 desa dan terverifikasi 175 desa atau 92,11 persen.

Kabupaten Kutai Timur 139 desa dan terverifikasi 23 desa atau 16,55 persen, Penajam Paser Utara 30 desa dan terverifikasi 13 desa atau 43,33 persen, sedangkan Mahakam Ulu 50 desa namun satu pun belum terverifikasi atau 0 persen.

"Artinya diperlukan pendampingan bagi lokasi desa yang belum input di aplikasi monev Dana Desa,” jelasnya.