Sendawar, Kaltim (ANTARA) - Sebanyak 30 kaum perempuan pegiat politik di Kabupaten Kutai Barat mengikuti Sosialisasi Partisipasi Politik yang digelar oleh Pemprov Kalimantan Timur, agar pemahaman mereka tentang politik meningkat.
"Semua peserta perempuan tersebut berasal dari Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Kutai Barat dan partai politik," ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Sendawar, Kamis.
Menurutnya, selisih jumlah perempuan dan laki-laki di Kaltim tidak terlalu jauh, yakni 51,88 persen jumlah penduduk laki-laki dan 48,12 persen untuk penduduk perempuan.
Sementara di Kabupaten Kutai Barat terdapat 88.242.000 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 80.106.000 jiwa jumlah penduduk perempuan.
Namun, katanya, aktivitas politik perempuan belum optimal karena capaiannya hanya 12 persen, padahal seharusnya keterlibatan perempuan dalam politik bisa jauh lebih banyak karena jumlah penduduknya nyaris sama.
Ia melanjutkan, mengacu pada UU Nomor 2/2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik, untuk rekrutmen 30 persen anggota partai perempuan belum menjadi daya tarik bagi perempuan Kutai Barat berpartisipasi lebih optimal.
"Untuk itu, partisipasi perempuan perlu terus ditingkatkan guna menghasilkan keputusan politik yang lebih akomodatif dan subtansi terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak," kata Soraya.
Selain itu, tingginya jumlah perempuan dalam politik juga akan dapat menguatkan demokrasi untuk memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan dan anak di ruang publik.
Dampak positif lainnya juga dapat mempengaruhi isu kebijakan terkait kesetaraan gender, sehingga akan memperkecil kesenjangan gender dalam politik.
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi tersebut, hadir menjadi narasumber adalah Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh.
Kemudian Asdep Keseteraan Gender Bidang Politik dan Hukum Kemen PPPA Dermawan, Anggota DPRD Kutai Barat Anita Theresia, dan Plt Kepala Dinas P2KBP3A Kutai Barat Ritawati Sinaga.
