Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Hadi Mulyadi berharap Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menjembatani Kaltim dengan para pihak dalam penurunan emisi berbasis lahan.
Kerja sama BKSAP dengan Foundation For Democrasi merupakan sarana dukungan Pemerintah Inggris melalui dua lembaga pemerintahnya yang juga donor bagi program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Fasilitas (FCPF) Carbon Fund bersama delapan negara dan dua perusahaan/lembaga internasional lainnya.
Seperti diketahui, Kaltim telah ditunjuk pemerintah pusat menjadi lokasi pilot project penurunan emisi berbasis jurisdiksi, melalui program FCPF-Carbon Fund. Dan program ini merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang dilaksanakan tahun 2020-2024.
"Provinsi Kaltim sangat mendukung dan peduli terhadap pembangunan hijau dan penurunan emisi karbon. Ini sesuai visi keempat Kaltim Berdaulat yaitu Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan," kata Hadi Mulyadi pada Working Visit And Focus Group Discussion (FGD) The Commitee for Inter-Parliametary Cooperation the House of Representatives of the Republic Indonesia di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (26/11/2020).
Pada kesempatan itu Hadi mengapresiasi pelaksanaan FGD. Dia berharap FGD bermanfaat untuk semua pihak menuju pembangunan hijau yang berkeadilan di Indonesia.
Sementara Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Komisi I DPR RI Fadli Zon mengatakan kegiatan ketiga FGD BKSAP bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy terkait Green Growth.
"Sekarang adalah dekade aksi tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2015," lanjut Fadli Zon.
